Berita

Jiwasraya lahirkan dilema bagi pemerintah/Net

Politik

Soal Jiwasraya, Hatta Taliwang: Bikin Rezim Ini Sakit Kepala

RABU, 08 JANUARI 2020 | 14:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kasus keuangan yang membelit Jiwasraya terus disorot banyak pihak. Pasalnya, perusahaan plat merah ini terindikasi bermasalah dalam hal manajemen hingga tersandung korupsi.

Potensi nilai kerugian negara dari kasus Jiwasraya ini mencapai Rp 13,7 triliun. Sementara, nilai utang yang mesti ditanggung Jiwasraya kepada nasabahnya mencapai Rp 12,4 triliun.

Menurut aktivis sekaligus mantan anggota DPR dari Fraksi PAN, Hatta Taliwang, kasus ini menambah berat kondisi perekonomian Indonesia. Terutama di tengah kondisi ekonomi global yang kian sulit.

"Kalau saya lihat kan ini dalam situasi sedang berat secara finansial. Memang ini menambah berat," ujarnya saat ditemui di Hotel Gren Alia, Jalan Raya Cikini, Selasa (7/1).

Bahkan, Hatta menyebut kasus Jiwasraya bisa menjadi momok bagi Indonesia. Karena, ada 474 warga Korea Selatan yang menginvestasikan uangnya sebanyak Rp 572 miliar.

"Yang paling akan memalukan kalau investasi orang Korea itu tidak dikembalikan. Ada yang menangis kan? Itu dampaknya internasional luar biasa," sebut Hatta.

Karena itu, Hatta menyimpulkan bahwa pemerintah akan sakit kepala akut untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Ini kan dilema. Kalau dilanjutkan hidup Jiwasraya ini, besar juga biaya yang harus ditanggung negara. Kedua, kalau diputuskan, dihentikan juga berat," ucap Hatta.

"Itu (kasus Jiwasraya) bikin pemerintah sakit kepala. Jadi ini rezim sedang sakit kepala serius, ditambah situasi ekonomi yang tren memburuk," tutup Hatta.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya