Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Pertahanan

Luhut: Pembangunan Pangkalan Nelayan Di Natuna, Proyek Lama Itu

SELASA, 07 JANUARI 2020 | 16:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa dirinya membiarkan kapal-kapal asing asal China memasuki perairan yang mencuri ikan di Natuna, Kepulauan Riau demi investasi.

"Jangan bilang saya itu jual atau saya lacurkan kedaulatan kita dengan investasi, saya bukan orang bego," cetusnya di kantornya di Jakarta, Selasa (7/1).

Luhut mengatakan dalam menyelesaikan masalah natuna pemerintah akan memperkuat tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.


Nantinya, para petugas patroli perbatasan perairan Indonesia alias coast guard ini akan disatukan dalam Bakamla. Hal ini mengacu persoalan sejumlah kapal asing terutama dari China yang banyak melintasi perairan di Natuna, Kepulauan Riau.

"Kita perbaiki kewenangan coast guard ada di Bakamla lewat Omnibus Law, karena yang berwenang harus Bakamla di Zona Ekonomi Eksklusif," ucapnya.

Dengan memperkuat Bakamla maka akan meringankan tugas dari TNI Angkatan Laut. Sebab menurutnya, menghadapi kapal asing yang melintasi perairan Tanah Air hanya perlu dihadapi oleh coast guard.

"Kewenangan-kewenangan coast guard ada di Bakamla. Dengan demikian, ada South Chinesse tidak proper ke teknik. Proper teknik itu coast guard, itu aturan internasional. Karena kalau terus TNI yang tampil, kok sangar banget. Itu tidak dibenarkan dalam pergaulan internasional," kata Luhut.

Selain itu dalam menanggapi masuknya kapal asing China, Luhut juga mengatakan bakal mempercepat pembangunan pangkalan nelayan di Natuna untuk membantu para nelayan menangkap ikan di perairan ZEE Natuna.

Luhut mengakui bahwa pembangunan pangkalan nelayan sendiri merupakan proyek lama yang tak kunjung selesai.

Akan tetapi, dirinya berjanji bahwa tahun ini pangkalan tersebut akan selesai.

"Sudah bertahun-tahun kita persiapkan nelayan kita. Tapi pangkalan nelayan di Natuna tidak pernah siap. Sekarang akan kita paksa. Saya sudah bicara dengan Menteri KKP, dan ini harus siap tahun ini," ucapnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Prabowo Perkuat Iklim Investasi Lewat IIFC

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:16

Jaksa Terbebani Pembuktian Ijazah Jokowi Asli

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:07

Kelahiran, Kejayaan, dan Runtuhnya Kekaisaran Romawi

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:40

Puluhan Ribu Warga Maroko Kabur ke Spanyol dengan Berenang

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:23

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Memetakan Lagu Tilawah Al-Qur’an

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:31

Jokowi ke kader PSI NTT: Kalau Butuh Bantuan Boleh ke Solo

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:21

Relawan Slamet Ariyadi Kawal PAN Menuju Tiga Besar 2029

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:06

Pembentukan IIFC Bisa Dongkrak Posisi RI di Panggung Ekonomi Global

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:40

Kompetensi Guru Naik 700 Persen

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:20

Selengkapnya