Berita

Anak-anak sekolah di pedesaan/Net

Nusantara

DPR Dorong Pemerintah Juga Perhatikan Sekolah Swasta

SELASA, 07 JANUARI 2020 | 15:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kalangan DPR meminta agar pengelola sekolah swasta tidak berhenti untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan.

"Saya paham betul kompleksitas persoalan sekolah swasta. Namun, tidak boleh menyurutkan langkah perbaikan, buktikan bahwa sekolah swasta bisa lebih unggul dan diperhitungkan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Demikian disampaikan Fikri pada diskusi pendidikan yang digelar Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota dan Kabupaten Tegal, Senin (6/1). Uktuk diketahui, Fikri pernah menjabat sebagai kepala sekolah swasta.


Diskusi tersebut juga menyoroti mudahnya akses mendirikan sekolah karena mengancam keberadaan sekolah swasta yang ada.

Fikri menyampaikan, perubahan pendidikan memang terjadi begitu cepat. Dia mendorong agar penyelenggara sekolah harus siap dengan segala perubahan yang mungkin terjadi.

Menurut anggota Fraksi PKS ini, salah satunya dengan meningkatkan kualitas guru. Kualitas SDM menurutnya menjadi kunci bagi pendidikan.

Meski memiliki peran yang sangat vital, Fikri tidak menyangkal persoalan guru di tanah air masih banyak. Terlebih guru sekolah swasta.

Dia menyebutkan persoalan tersebut tidak hanya soal kesejahteraan guru yang masih kurang. Di daerah, banyak guru swasta yang hanya memperoleh gaji ratusan ribu rupiah.

Selain persoalan kesejahteraan tersebut, jumlah guru secara kuantitas masih kurang memadai.

"Saat ini secara nasional jumlah guru masih kurang 1,5 juta guru," ujarnya.

Sejumlah pengurus BMPS yang hadir berharap mereka mendapat perhatian dari pemerintah.

"Kami harap Pak Fikri dapat menyampaikan kepada pemerintah agar tidak hanya mengutamakan sekolah negeri tetapi juga perlu memperhatikan sekolah swasta," kata Ketua BMPS Kota Tegal, Masfuad.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya