Berita

Anak-anak sekolah di pedesaan/Net

Nusantara

DPR Dorong Pemerintah Juga Perhatikan Sekolah Swasta

SELASA, 07 JANUARI 2020 | 15:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kalangan DPR meminta agar pengelola sekolah swasta tidak berhenti untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan.

"Saya paham betul kompleksitas persoalan sekolah swasta. Namun, tidak boleh menyurutkan langkah perbaikan, buktikan bahwa sekolah swasta bisa lebih unggul dan diperhitungkan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Demikian disampaikan Fikri pada diskusi pendidikan yang digelar Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota dan Kabupaten Tegal, Senin (6/1). Uktuk diketahui, Fikri pernah menjabat sebagai kepala sekolah swasta.


Diskusi tersebut juga menyoroti mudahnya akses mendirikan sekolah karena mengancam keberadaan sekolah swasta yang ada.

Fikri menyampaikan, perubahan pendidikan memang terjadi begitu cepat. Dia mendorong agar penyelenggara sekolah harus siap dengan segala perubahan yang mungkin terjadi.

Menurut anggota Fraksi PKS ini, salah satunya dengan meningkatkan kualitas guru. Kualitas SDM menurutnya menjadi kunci bagi pendidikan.

Meski memiliki peran yang sangat vital, Fikri tidak menyangkal persoalan guru di tanah air masih banyak. Terlebih guru sekolah swasta.

Dia menyebutkan persoalan tersebut tidak hanya soal kesejahteraan guru yang masih kurang. Di daerah, banyak guru swasta yang hanya memperoleh gaji ratusan ribu rupiah.

Selain persoalan kesejahteraan tersebut, jumlah guru secara kuantitas masih kurang memadai.

"Saat ini secara nasional jumlah guru masih kurang 1,5 juta guru," ujarnya.

Sejumlah pengurus BMPS yang hadir berharap mereka mendapat perhatian dari pemerintah.

"Kami harap Pak Fikri dapat menyampaikan kepada pemerintah agar tidak hanya mengutamakan sekolah negeri tetapi juga perlu memperhatikan sekolah swasta," kata Ketua BMPS Kota Tegal, Masfuad.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya