Berita

Anak-anak sekolah di pedesaan/Net

Nusantara

DPR Dorong Pemerintah Juga Perhatikan Sekolah Swasta

SELASA, 07 JANUARI 2020 | 15:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kalangan DPR meminta agar pengelola sekolah swasta tidak berhenti untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan.

"Saya paham betul kompleksitas persoalan sekolah swasta. Namun, tidak boleh menyurutkan langkah perbaikan, buktikan bahwa sekolah swasta bisa lebih unggul dan diperhitungkan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Demikian disampaikan Fikri pada diskusi pendidikan yang digelar Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota dan Kabupaten Tegal, Senin (6/1). Uktuk diketahui, Fikri pernah menjabat sebagai kepala sekolah swasta.


Diskusi tersebut juga menyoroti mudahnya akses mendirikan sekolah karena mengancam keberadaan sekolah swasta yang ada.

Fikri menyampaikan, perubahan pendidikan memang terjadi begitu cepat. Dia mendorong agar penyelenggara sekolah harus siap dengan segala perubahan yang mungkin terjadi.

Menurut anggota Fraksi PKS ini, salah satunya dengan meningkatkan kualitas guru. Kualitas SDM menurutnya menjadi kunci bagi pendidikan.

Meski memiliki peran yang sangat vital, Fikri tidak menyangkal persoalan guru di tanah air masih banyak. Terlebih guru sekolah swasta.

Dia menyebutkan persoalan tersebut tidak hanya soal kesejahteraan guru yang masih kurang. Di daerah, banyak guru swasta yang hanya memperoleh gaji ratusan ribu rupiah.

Selain persoalan kesejahteraan tersebut, jumlah guru secara kuantitas masih kurang memadai.

"Saat ini secara nasional jumlah guru masih kurang 1,5 juta guru," ujarnya.

Sejumlah pengurus BMPS yang hadir berharap mereka mendapat perhatian dari pemerintah.

"Kami harap Pak Fikri dapat menyampaikan kepada pemerintah agar tidak hanya mengutamakan sekolah negeri tetapi juga perlu memperhatikan sekolah swasta," kata Ketua BMPS Kota Tegal, Masfuad.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya