Berita

Anak-anak sekolah di pedesaan/Net

Nusantara

DPR Dorong Pemerintah Juga Perhatikan Sekolah Swasta

SELASA, 07 JANUARI 2020 | 15:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kalangan DPR meminta agar pengelola sekolah swasta tidak berhenti untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan.

"Saya paham betul kompleksitas persoalan sekolah swasta. Namun, tidak boleh menyurutkan langkah perbaikan, buktikan bahwa sekolah swasta bisa lebih unggul dan diperhitungkan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Demikian disampaikan Fikri pada diskusi pendidikan yang digelar Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota dan Kabupaten Tegal, Senin (6/1). Uktuk diketahui, Fikri pernah menjabat sebagai kepala sekolah swasta.


Diskusi tersebut juga menyoroti mudahnya akses mendirikan sekolah karena mengancam keberadaan sekolah swasta yang ada.

Fikri menyampaikan, perubahan pendidikan memang terjadi begitu cepat. Dia mendorong agar penyelenggara sekolah harus siap dengan segala perubahan yang mungkin terjadi.

Menurut anggota Fraksi PKS ini, salah satunya dengan meningkatkan kualitas guru. Kualitas SDM menurutnya menjadi kunci bagi pendidikan.

Meski memiliki peran yang sangat vital, Fikri tidak menyangkal persoalan guru di tanah air masih banyak. Terlebih guru sekolah swasta.

Dia menyebutkan persoalan tersebut tidak hanya soal kesejahteraan guru yang masih kurang. Di daerah, banyak guru swasta yang hanya memperoleh gaji ratusan ribu rupiah.

Selain persoalan kesejahteraan tersebut, jumlah guru secara kuantitas masih kurang memadai.

"Saat ini secara nasional jumlah guru masih kurang 1,5 juta guru," ujarnya.

Sejumlah pengurus BMPS yang hadir berharap mereka mendapat perhatian dari pemerintah.

"Kami harap Pak Fikri dapat menyampaikan kepada pemerintah agar tidak hanya mengutamakan sekolah negeri tetapi juga perlu memperhatikan sekolah swasta," kata Ketua BMPS Kota Tegal, Masfuad.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya