Lemkapi: Polri Memang Perlu Awasi Kepala Daerah

Keluarnya Surat Telegram (TR) Kapolri yang memerintahkan seluruh Kapolda untuk profesional dalam melakukan penyidikan terhadap Kepala Daerah yang terindikasi melakukan korupsi disambut baik oleh masyarakat.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan berpendapat, dikeluarkannya TR oleh Kapolri tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo demi menjaga iklim investasi dan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Polri, sambung Edi, memang harus ikut membantu dan mengawasi kepala daerah dalam menggunakan anggaran APBD dan juga ikut mengawasi dugaan tindak penyelewengan dana desa agar digunakan sesuai peruntukan dan manfaatnya bisa dirasakan masyrakat.

“Kami melihat perintah Kapolri dalam TR No ST/2/338/HUM/3.4/2019 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit sangat jelas, tegas dan sangat arif,” kata Edi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/1).

Melalui TR itu juga, kata Edi, menjadi penting bagi internal Polri agar tidak berani bermain mata apalagi meminta jatah proyek atau dalam bentuk apapun kepada para Kepala Daerah.

“Kapolri kita minta tegas kepada anggota bila nanti ada yang tidak menjalankan perintah,” tambah Doktor hukum ini.

Edi menambahkan, apabila ada indikasi kepala daerah melakukan penyelewengan dan pelanggaran hukum, polisi jangan ragu untuk memprosesnya.

"Kami menilai penegakan hukum itu perlu, tapi tentu harus lebih dahulu mengedepankan pencegahan dan koordinasi  dengan pengawas internal pemerintah (APIP) sesuai harapan pak Presiden,” pungkas mantan anggota Kompolnas ini.