Berita

KAKI minta KPK segera tangkap dan periksa Azis Syamsuddin/RMOL

Hukum

KAKI Minta Pimpinan KPK Baru Segera Tangkap Azis Syamsuddin

SENIN, 06 JANUARI 2020 | 16:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Puluhan orang dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (6/1). Mereka mendesak KPK untuk segera memeriksa Azis Syamsuddin.

Pasalnya, Wakil Ketua DPR RI tersebut, diduga terlibat kasus mafia anggaran yang menjerat pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

Sekjen KAKI, Ahmad Fikri mengatakan pihaknya berharap politikus Golkar itu segera diperiksa KPK lantaran diduga menerima fee 8 persen dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) dari Bupati Lamteng Mustafa.


"Iya dong (ditangkap), harapan masyarakat," kata Ahmad saat ditemui wartawan di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

Lebih lanjut, ia menaruh harapan besar kalau di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, KPK dapat mengungkap dugaan kasus mafia anggaran.

"Ini tahun 2020. Harapan kita KPK yang baru ini bisa menghasilkan terobosan, bisa mengungkap (kasus mafia anggaran)," tandasnya.

Dalam catatan KAKI, saat pembacaan tuntutan Yaya Purnomo, disebutkan jika dana DAK dan DID untuk Lampung Tengah berhasil dicairkan senilai Rp 79 miliar.

Azis Syamsuddin yang saat itu menjabat Ketua Banggar DPR RI disebut menerima fee dari pengurusan dana perimbangan untuk Lampung Tengah tersebut.

Mantan Bupati Lampteng, Mustafa menyebut Azis Syamsuddin meminta uang fee sebesar 8 persen terkait pengesahan DAK perubahan 2017. Hal itu diungkapkan Mustafa saat membesuk ayahandanya, di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, Rabu (25/12) lalu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya