Berita

Mahfud MD di Universitas Brawijaya/Istimewa

Politik

Mahfud MD: Tak Ada Negosiasi, Usir Kapal China Di Natuna!

MINGGU, 05 JANUARI 2020 | 19:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Indonesia tak akan melakukan upaya negosiasi dengan pemerintah komunis China.

Hal itu ditegaskan Menko Polhukam, Mahfud MD menanggapi kasus masuknya kapal asing milik China di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.

"Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China. Karena kalau negosiasi berarti masalah bilateral dan ada konflik tentang perairan itu. Nah, perairan ini tidak ada konflik," kata Mahfud di Kampus Universitas Brawijaya, Minggu (5/1).

Berdasarkan konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS tahun 1982, perairan Natuna sepenuhnya milik Indonesia.

Pada dasarnya, kata Mahfud, China tak pernah memiliki konflik perbatasan dengan Indonesia. China hanya memiliki konflik dengan Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Filipina.

Namun soal Natuna, Indonesia harus bersikap tegas lantaran jika melakukan negosiasi, berarti Indonesia sama saja mengakui teori sembilan garis putus-putus yang dibuat China.

"Kalau kita mau berunding di bidang itu, berarti kita mengakui bahwa perairan itu memang menjadi sengketa. Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi," ucapnya.

Atas dasar itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta aparat keamanan mengusir kapal-kapal asal China yang masih berada di perairan Natuna.

"Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan. Kalau mau diinternasionalkan itu multilateral, urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan urusan China dan Indonesia. Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada," tandasnya.

Populer

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Sentul City Sewa Preman Serobot Tanah Warga, RR: Pengusaha Berani Kurang Ajar karena Tahu Penguasa Gak Bela Rakyat

Jumat, 10 September 2021 | 01:37

Satu Suara, Menlu Meksiko, Indonesia, Korsel, Turki dan Australia Ajak Masyarakat Internasional Bantu Rakyat Afghanistan

Sabtu, 11 September 2021 | 15:36

Jokowi Rangking Tiga Tangani Covid-19, PKS: Wajar, Kalau Menhan Nomor Dua Itu Baru Pertanyaan

Kamis, 09 September 2021 | 13:10

Balas Ali Ngabalin, Ketum ProDEM: Prestasi Ko Apa, Jadi Penjilat Ko Bangga?

Senin, 13 September 2021 | 11:39

Tito-Tjahjo Tukar Guling? Ray Rangkuti: Spekulasi PDIP Ingin Kontrol Plt Tidak Berlebihan

Rabu, 15 September 2021 | 21:22

Dugaan Syafril Sjofyan, Ali Ngabalin Alami Gejala Kejiwaan

Senin, 13 September 2021 | 20:55

UPDATE

Meutya Hafid Minta Pemerintah Kuatkan Literasi Digital pada Generasi Muda

Kamis, 16 September 2021 | 22:12

Plt Kadis PU HSU Kalsel Patok Uang Fee 15 persen ke Pemenang Lelang Proyek Irigasi

Kamis, 16 September 2021 | 21:57

Tarik Ulur Jadwal Pemilu, Pemerintah Gelar Rapat Internal

Kamis, 16 September 2021 | 21:57

KLHK Berhentikan Operasionalisasi Penambangan Emas Perusahaan Tak Berizin di Sulut

Kamis, 16 September 2021 | 21:54

Resmikan GOR Sekda Saefullah, Anies: Jadi Penanda Aliran Pahala tanpa Henti

Kamis, 16 September 2021 | 21:39

KPK Beberkan Konstruksi Perkara OTT Plt Kadis PU Kabupaten HSU Kalsel

Kamis, 16 September 2021 | 21:23

OTT di Kalimantan Selatan, KPK Tetapkan Tiga Tersangka

Kamis, 16 September 2021 | 21:00

Pagu Rp 86 Triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024 Diprotes DPR, KPU: Itu Termasuk Penguatan Infrastruktur

Kamis, 16 September 2021 | 20:53

OTT KPK di Kalsel Amankan 7 Orang Berikut Uang Tunai Rp 345 Juta

Kamis, 16 September 2021 | 20:50

Sesuai Konstitusi, HAM Indonesia Dukung KPK Pecat 56 Pegawai Tak Lolos TWK

Kamis, 16 September 2021 | 20:48

Selengkapnya