Pengamat: PAN Harus Pilih Pemimpin Yang Rela Tak Rangkap Jabatan

Profesionalisme harus menjadi kriteria utama bagi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memilih sosok ketua umum. Hal itu berkaca dari pengalaman sebelumnya di mana rangkap jabatan yang dilakukan pimpinan PAN justru berdampak pada merosotnya perolehan suara.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti terkait agenda Kongres perebutan kursi Ketua Umum PAN tahun 2020.

"Profesionalisme itu menghendaki satu sikap yang konsisten, jelas, dan tegas untuk menggawangi satu profesi. PAN membutuhkan profesionalisme," kata Ray kepada wartawan, Minggu (5/1).

Baginya, seorang ketua umum baiknya figur sentral di internal yang diharapkan dapat menakhodai partai secara total dan tidak diganggu urusan di luar partai, terlebih kontestasi Pemilu 2024 semakin dinamis.

Oleh karenanya, ia menyarankan Ketum PAN periode 2020-2025 tak rangkap jabatan seperti yang saat ini dilakukan Zulkifli Hasan.

"PAN harus dikelola secara profesional. Kalau mau jadi Wakil Ketua MPR ya ambil posisi itu saja, jangan juga jadi ketua partai," urainya.

Yang tak kalah penting, Ketum PAN ke depan harus fokus membesarkan partai, tidak terbagi kepada urusan lain.

Sebab berdasarkan data dua Pemilu terakhir grafiknya menurun. Perolehan suara partai berlambang matahari terbit ini memperoleh suara 7,59 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT). Sedangkan di Pemilu 2019 hanya 6,84 persen dari DPT.

Terlepas dari ada suara partai yang berkurang atau tidak, jelasnya, kebutuhan pengelolaan partai secara profesional merupakan sebuah keharusan.

"Kalau profesionalisme itu tidak bisa diwujudkan, konsentrasi pucuk pimpinan partai akan terpecah dan akan sulit meningkatkan kinerja partai dalam tiap momentum politik di tingkat nasional maupun lokal," tandasnya.