TNI halau Kapal China/Net
Partai Nasdem mendukung Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan perairan Natuna dengan memerintahkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) bersiaga dan langsung menangkap para pelanggar batas kedaulatan.
Tindakan itu diambil Jokowi setelah China tetap bersikeras mengklaim perairan Natuna merupakan milik negara tirai bambu tersebut. Padahal Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia itu telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP Partai Nasdem Martin Manurung menilai, keputusan Presiden untuk siagakan TNI AL sudah tepat dan harus didukung oleh semua pihak. Mengingat kedaulatan tersebut bukan lagi tentang sengketa tapal batas perairan, namun lebih kepada Implementasi keputusan berbagai bangsa.
"Batas laut Indonesia sudah jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan UNCLOS 1982 yang menegaskan bahwa teritori perairan Indonesia mencakup 12 mil laut dari garis pangkal pulau terluar dan dengan Zona Ekonomi Eksklusif mencakup 200 mill," ujar Martin, Sabtu (4/1).
Selain itu, tambah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini, Nasdem juga meminta Presiden Jokowi untuk meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan seperti Natuna.
"Jangan sampai terjadi seperti Spratly Island yang dibangun penambangan minyak offshore oleh China," ungkap Martin.
Hubungan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China memanas akhir-akhir ini. Hal ini menyusul kisruh China dan Indonesia di perairan Natuna.
Penyebabnya, puluhan kapal ikan Tiongkok dengan dikawal kapal perang fregat memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia selama beberapa waktu terakhir.
Kemunculan kapal-kapal Tiongkok itu terdeteksi Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) sejak 10 Desember lalu.
Indonesia telah melayangkan nota protes terhadap China dan memanggil duta besarnya di Jakarta.
