Berita

Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya Putra/RMOL

Nusantara

BNPB Akui Belum Punya Sistem Peringatan Dini Hujan Ekstrem

SABTU, 04 JANUARI 2020 | 16:01 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Banjir Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang melanda 277 titik wilayah pada Rabu (1/1), disebabkan curah hujan yang tinggi, dengan intensitas mencapai 377 mm/hari.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun mengakui belum memiliki sistem peringatan dini untuk curah hujan ekstrim.

Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya Putra, menyebut saat ini peringatan dini baru disematkan di sungai-sungai utama.


"Kemarin terjadi kendalanya seperti apa karena memang early warning system (sistem peringatan dini) yang tersedia saat ini itu berada pada jalur-jalur dan sungai-sungai utama," kata Bambang saat ditemui di Sasana Krida Karang Taruna Bidara Cina, Jalan Baiduri Bulan, Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu (4/1).

"Tapi ketika kita mendapatkan curah hujan yang tinggi yang sifatnya lokal di perkotaan itu memang belum tersedia early warning system," sambungnya.

Pada saat hujan di hari Selasa (31/12) turun, Bambang mengatakan peringatan dini di bendungan katulampa baru berada di fase siaga 2. Sehingga peringatan dini langsung disampaikan.

Akan tetapi, ternyata hujan lokal di wilayah Jabodetabek intensitasnya lebih besar, sehingga menyebabkan banjir.

Oleh karena itu, BNPB akan segera menyiapkan sistem peringatan dini cuaca ekstrim. Sebab, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana yang dialokasikan untuk pembuatan sistem tersebut.  

"Terkait dengan ini, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk tahun 2020 sampai 2024 untuk pembangunan early warning system. Namun sebelum itu dimulai tahun 2020 ini bencana sudah keburu datang," imbuhnya.

"Early warning system itu sebetulnya harus sampai ke masyarakat satu persatu, baik menggunakan handphone alat sosial media. Dan itu agar masyarakat mendapatkan peringatan sebelum bencana itu datang," pungkasnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya