Berita

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj/Net

Politik

Masuki 2020, Ini Harapan PBNU Terhadap Pemerintah

JUMAT, 03 JANUARI 2020 | 08:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Memasuki tahun 2020, banyak harapan yang diapungkan sejumlah elemen masyarakat untuk bisa meraih yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Begitu pun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki harapan besar terhadap pemerintah Indonesia agar lebih baik lagi dalam mengurus Tanah Air.

Disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, para pengurus PBNU berharap pemerintah Indonesia mampu meningkatkan keadilan sosial, menguatkan infrastruktur sosial, pemerataan ekonomi dan ancaman bahaya sistem oligarki, serta gangguan dari pihak intoleransi yang berusaha memecah belah bangsa.

Said sebagai perwakilan dari jemaah NU berharap pada 2020 dan selanjutnya pemerintah konsisten melaksanakan program-program yang telah dirancang dengan baik dalam upaya mengentaskan ketimpangan di masyarakat.


“Silakan undang investasi, namun kurangi ketimpangan,” kata Said di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/1).

Dia mengatakan masalah ketimpangan sosial menjadi penyakit turun temurun yang diwariskan oleh era kolonialisme. Terdapat perbedaan mencolok antara si miskin dan si kaya. Nah, dalam pemerintahan sekarang ini, menurut Said, ketimpangan tersebut sangat terlihat jelas.

Oleh karena itu, Said menyarankan pemerintah dapat mengurangi ketimpangan dengan cara proteksi dan pembangunan yang produktif.

“Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Perkuat basis sosial melalui proteksi dan pembangunan jaring pengaman sosial yang produktif dan terarah, jangan biarkan oligarki mengorganisir kebijakan,” katanya.

Selain itu, masalah kelompok intoleran yang telah tampak gejalanya di berbagai wilayah di Tanah Air, Said berharap pemerintah juga dapat melakukan tindakan tegas terhadap berbagai ancaman deradikalisasi.

“Jalankan program deradikalisme dan deradikalisasi secara konseptual dan sistematis. Laksanakan tanpa diskriminasi dan jauhkan pelaksanaan program deradikalisme dan deradikalisasi dari sekadar meng-address anggaran negara,” tuturnya.

“Semoga negeri kita tercinta, Indonesia dijaga dan dipelihara oleh Allah SWT, dan ditetapkan sebagai baldatun thayyibatun wa robbun ghofur,” tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya