Berita

Junaidi Auly/Net

Bisnis

Bertahan Di 5 Persen, Indonesia Berpotensi Masuk Middle Income Trap

SELASA, 31 DESEMBER 2019 | 14:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintah masih belum optimal dalam rangka mengelola turbulensi ekonomi global, sehingga di tahun 2019 beberapa aspek masih gagal mencapai target.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, belum mampu beranjak dari 5 persanan. Padahal, perlu level yang lebih tinggi agar persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dapat ditekan lebih maksimal.

Jika tidak beranjak dari 5 persen, Indonesia berpotensi masuk pada kelompok negara-negara middle income trap.


Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly mengatakan, turbulensi ekonomi global telah memukul berbagai sektor di Indonesia, mulai dari ekspor, investasi, hingga bermuara pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

"Dikhawatirkan kondisi ini masih berlanjut hingga tahun depan. Berbagai lembaga dunia juga melihat belum kondusifnya ekonomi global. Apalagi perkembangan politik di Amerika Serikat tentunya dapat mempengaruhi pasar dan urgensi untuk diantisipasi," ujar Junaidi, Selasa (31/12).

Junadi menambahkan, terlepas dari gejolak yang ada, pemerintah sudah seharusnya memiliki langkah-langkah strategis untuk mendorong ekonomi bisa tumbuh lebih kencang.

"Kalau kita lihat, peranan perdagangan internasional pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 18-20 persen, sisanya peranan ekonomi domestik. Jadi, ruang untuk bergerak lebih cepat sebetulnya tersedia," tandasnya.

Pada bagian lain, Junaidi menyoroti ekonomi terus bergantung pada konsumsi rumah tangga, sehingga nilai tambahnya tidak signifikan bagi ekonomi nasional.

"Pemerintah perlu menggenjot investasi langsung agar kualitas pertumbuhan membaik. Kita akan sulit tumbuh, jika hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga," tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya