Berita

Jansen Sitindaon/Net

Politik

Demokrat: Biar Diuji, DPR Panggil Semua Menteri BUMN Sejak Megawati Sampai Jokowi

SABTU, 28 DESEMBER 2019 | 07:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Demokrat menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN yang terkesan menyalahkan pemerintahan sebelumnya terkait dugaan kasus gagal bayar dan dugaan megakorupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Untuk membongkarnya, Demokrat mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus (Pansus), lalu panggil semua mantan Menteri BUMN.

"Bukannya memikirkan solusi malah terus sibuk nyalahkan masa lalu. Biar sekalian terang benderang, via pansus DPR," tulis Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon di Twitter, Jumat (27/12).


Pansus, kata Jansen, silakan memanggil semua Menteri BUMN sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soakarnoputri hingga rezim sekarang.

"Biar diuji, di masa siapa Jiwasraya ini hancur, beli saham ugal-ugalan "bobrok" tak bertanggungjawab," ucapnya.

Lalu dia menerangkan, di era Megawati ada Laksamana Sukardi. SBY ada Sugiharto, Sofyan Djalil, Mustafa Abubakar, dan Dahlan Iskan. Sementara masa Joko Widodo ada Rini Soemarno.

"Pak @djalil_sofyan malah sampai sekarang masih jadi menteri Pak Jokowi. Jadi soal @Jiwasraya ini tidak kurang sebenarnya tempat bertanya," ujar Jansen menyindir.

Ditambahkannya, karena ini juga terkait Menteri Keuangan, pemerintah saat ini bisa menanyakan langsung kepada Sri Mulyani dan Bambang Brodjonegoro yang saat ini masih aktif di dalam kabinet.

"Narasumber 'primernya' kan ada itu bersama kalian di kabinet. Sri Mulyani dan Bambang Brodjo yang di masa SBY jadi Menkeu dan Wamenkeu. Kalian kan tiap hari jumpa, tanyakan aja ke mereka itu soal @Jiwasraya ketimbang terus menyalahkan kebelakang!" tutup Jansen.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya