Partai Demokrat menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN yang terkesan menyalahkan pemerintahan sebelumnya terkait dugaan kasus gagal bayar dan dugaan megakorupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Untuk membongkarnya, Demokrat mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus (Pansus), lalu panggil semua mantan Menteri BUMN.
"Bukannya memikirkan solusi malah terus sibuk nyalahkan masa lalu. Biar sekalian terang benderang, via pansus DPR," tulis Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon di Twitter, Jumat (27/12).
Pansus, kata Jansen, silakan memanggil semua Menteri BUMN sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soakarnoputri hingga rezim sekarang.
"Biar diuji, di masa siapa Jiwasraya ini hancur, beli saham ugal-ugalan "bobrok" tak bertanggungjawab," ucapnya.
Lalu dia menerangkan, di era Megawati ada Laksamana Sukardi. SBY ada Sugiharto, Sofyan Djalil, Mustafa Abubakar, dan Dahlan Iskan. Sementara masa Joko Widodo ada Rini Soemarno.
"Pak @djalil_sofyan malah sampai sekarang masih jadi menteri Pak Jokowi. Jadi soal @Jiwasraya ini tidak kurang sebenarnya tempat bertanya," ujar Jansen menyindir.
Ditambahkannya, karena ini juga terkait Menteri Keuangan, pemerintah saat ini bisa menanyakan langsung kepada Sri Mulyani dan Bambang Brodjonegoro yang saat ini masih aktif di dalam kabinet.
"Narasumber 'primernya' kan ada itu bersama kalian di kabinet. Sri Mulyani dan Bambang Brodjo yang di masa SBY jadi Menkeu dan Wamenkeu. Kalian kan tiap hari jumpa, tanyakan aja ke mereka itu soal @Jiwasraya ketimbang terus menyalahkan kebelakang!" tutup Jansen.
