BKSAP DPR Minta Pemerintah Terapkan Politik Bebas Aktif Selesaikan Kasus Uighur

Kasus penindasan yang dilakukan Pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur ikut dituntut Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, untuk diselesaikan oleh Pemerintahan Indonesia.

Kepala BKSAP DPR Fadli Zon meminta pemerintah berperan aktif untuk mencarikan solusi atas kasus kemanusiaan ini. Sebab menurut Fadli, sistem politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif.

"Doktrin politik luar negeri kita kan politik bebas aktif. Dulu Bung Hatta itu yang menjadi peletak dasar politik luar negeri itu, kita mendayung di antara dua karang," ujar Fadli saat ditemui di Restoran Raden Bahari, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat (27/12).

Lebih lanjut, Fadli juga tidak sepakat dengan konsep penyelesaian masalah Uighur yang disebutkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Dimana, Mahfud menyatakan akan menerapkan 'silence diplomacy' untuk Indonesia ikut menyelesaikan kasus Uighur.

"Kalau apa yang dikatakan Pak Mahfud itu kita berhenti mendayung, diam saja enggak usah ngapa-ngapain. Tapi kita harus aktif dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial," ucap Fadli.

"Itu perintah konstitusi bukan sekadar Sunnah, itu wajib," pungkasnya.