MUI Mengaku Sudah Serahkan Rekomendasi Kasus Uighur Ke Menlu, Apa Isinya?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah membantah menerima uang diam dari Pemerintah China soal isu terkait etnis minoritas Muslim Uighur. Namun, MUI tak membantah melakukan kunjungan ke Xinjiang. Bahkan rekomendasinya sudah dikirim ke Menteri Luar Negeri.

Seperti diungkap Ketua Delegasi Ormas Islam Indonesia ke China, Muhyiddin Junaidi, pihaknya telah memberikan rekomendasi dari hasil kunjungan tersebut kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Sejak Maret 2019 kita sampaikan (rekomendasi) kepada Menteri Luar Negeri, dan mudah-mudahan sudah ada komunikasi dengan pihak China," ujar Muhyiddin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/12).

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri ini juga menerangkan, dalam kunjungannya ke China memang terlihat adanya dugaan intimidasi.

"Tidak ada kebebasan beragama. Bagi mereka (Pemerintah China) agama itu hanya boleh dipraktikkan di ruang tertutup bukan di ruang terbuka. Nah itu jadi masalah," kata Muhyiddin.

Dalam rekomendasi yang diberikan ke Menlu, dikatakan Muhyiddin, berisi harapan terhadap peranan pemerintah atas kasus Uighur ini.

"Pemerintah sebagai pengayom masyarakat, tempat masyarakat mengadukan masalahnya, seharusnya pemerintah mendengar aspirasi rakyatnya. Karena masalah Uighur bukan hanya masalah kecil," sebut Muhyiddin.

"Tapi masalah kebebasan beragama harus segera ditindaklanjuti, agar tidak menimbulkan aksen-aksen yang lebih luas lagi," tutupnya.