Berita

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi/Net

Nusantara

Ketua DPRD DKI: Reses Itu Tugas, Bukan Kembalikan Uang Lalu Merasa Hebat!

JUMAT, 27 DESEMBER 2019 | 14:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kader PSI sempat menjadi sorotan publik saat mereka mengembalikan dana reses setelah hitungan mereka uang tersebut berlebih.

Bagi sebagian pihak menilai aksi itu heroik. Tapi di mata  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi lain. Politisi PDIP itu justru menilai kader besutan Grace Natalie tidak mengerti substansi.

Substansi reses, sambungnya, adalah menemui konstituen. Kemudian menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan oleh dewan selama bersidang.


“Jadi bukan masalah mengembalikan uang. Temen-temen PSI harus sedikit mengerti," jelasnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Jumat (27/12).

Menurutnya, pengembalian dana reses justru akan membuat susah Sekretaris Dewan (Sekwan). Sebab, anggaran itu memang ditujukan untuk anggota dewan menemui rakyat. Semua sudah sesuai dengan hasil musrembang di eksekutif juga.

“Jadi ini penugasan kami untuk ketemu masyarakat. Bukan, sekali lagi, uang itu terus dikembalikan, lalu merasa (hebat) gimana," pungkasnya.

Prasetyo mengingatkan bahwa ada 16 titik yang menjadi tanggung jawab dewan atau fraksi yang harus dikunjungi. Dana yang ada harus dimaksimalkan untuk mengakomodasi aspirasi warga di titik-titik tersebut.

Fraksi PSI mengaku mendapat fasilitas dana reses sebesar Rp 2,44 miliar. Namun dari dana tersebut, mereka hanya menggunakan anggaran sebesar Rp 1,68 miliar, sedang sisa Rp 752 juta dikembalikan ke APBD.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya