Berita

Etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang, China/Net

Politik

Pemerintah Terus Didesak Bersikap Tegas Ke China Soal Uighur

JUMAT, 27 DESEMBER 2019 | 11:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tak mau mencampuri persoalan dugaan penindasan yang dialami etnis Muslim Uighur dikritik keras oleh Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII).

Pasalnya sikap pemerintah ini dianggap membelot dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya yang digambarkan dalam alinea keempat pembukaan.

"Mendesak pemerintah untuk menjalankan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ujar Ketua Umum KB PII Nasrullah Larada dalam keterangannya, Jumat (27/12).


Karena itu, Nasrullah meminta pemerintah untuk peduli dan bersikap responsif terhadap penyelesaian kasus Uighur ini.

Yakni dengan ikut bersikap menentang tindakan pemerintahan China yang telah melanggar HAM, sebagaimana yang terlihat dari sejumlah pemberitaan dan video yang beredar di media sosial.

"Pemerintah lndonesia harus bertindak dan menyerukan dengan lantang penghentian pelanggaran HAM terhadap etnis muslim Uighur oleh Pemerintah China," tegas Nasrullah.

"Serta mengimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk bersatu menyuarakan aspirasi ini secara luas," demikian Nasrullah.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya