Berita

China didesak buka informasi sebenarnya soal Uighur/Net

Politik

Mengutuk Keras Kasus Uighur, KB PII Desak China Buka Akses Informasi

JUMAT, 27 DESEMBER 2019 | 11:06 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur terus memancing kemarahan publik. Apalagi, pihak Pemerintah China seperti menutupi kebenaran yang sesungguhnya dialami etnis minoritas Uighur.

Tindakan semena-mena ini dikutuk keras oleh Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII).

Ketua Umum KB PII Nasrullah Larada meminta pemerintahan China untuk membuka kebenaran informasi dari kasus Uighur ini.


"Mendesak Pemerintah China untuk segera membuka informasi seluas-luasnya tentang kebijakan dan tindakan semena-mena terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang," ujar Nasrullah dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/12).

Nasrullah juga mengecam tindakan Pemerintah China kepada Muslim Uighur sebagai pelanggaran HAM. Karena telah melanggar hak sipil dan politik warga Uighur, sebagaimana tercantum dalam Piagam HAM PBB.

"Yang membuat warga etnis Muslim Uighur menderita dan ketakutan luar biasa dalam menjalankan agamanya," sebutnya.

Karena itu, Nasrullah mengajak seluruh pihak, baik di Indonesia maupun dunia internasional untuk terus menyerukan keadilan untuk etnis Muslim Uighur.

"Lembaga-lembaga lntenasional yang peduli terhadap kondisi kemanusiaan di Uighur untuk bersama-sama menekan Pemerintah China guna menghentikan tindakan anarki terhadap etnis Muslim Uighur," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya