Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD/RMOL

Politik

Ditanya Soal Jiwasraya, Mahfud MD Hanya Berlalu

JUMAT, 27 DESEMBER 2019 | 00:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Publik tengah disuguhkan dengan kasus gagal bayar polis oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Nilainya tak main-main, berdasarkan data Oktober-November 2019, Jiwasraya angkat tangan dengan kewajiban bayar senilai Rp 12,4 triliun.

Hal ini makin membesar ketika di tengah pembahasan muncul dugaan tindak pidana korupsi di tubuh perusahaan plat merah ini.

Untuk saat ini, kasus tersebut tengah diselidiki oleh penyidik Kejaksaan Agung. Kasus ini pun diduga melibatkan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman dan Dirkeu Jiwasraya, Hary Prasetyo yang melakukan pemufakatan pembobolan uang nasabah.


Belakangan mencuat kabar gagal bayar ini diduga kuat karena investasi yang serampangan di pasar modal. Di mana, perusahaan asuransi pelat merah ini banyak membelanjakan dana nasabah ke saham lapis tiga alias gorengan, misalnya TRAM, IIKP, MTFN, ABBA, SMRU.

Namun kasus besar ini tampaknya menjadi hal sensitif oleh sejumlah elite pemerintahan. Seperti halnya saat redaksi Kantor Berita Politik RMOL menanyakan soal Jiwasraya kepada Menteri Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD saat berada di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (26/12).

Ketika ditanyai mengenai perkembangan kasus Jiwasraya, Mahfud tidak berkomentar apa-apa. Ia hanya berlalu dan memberikan alasan ada agenda mendesak di kantornya.

Seperti diketahui, saat ini Jiwasraya menanggung utang hingga Rp 49,6 triliun. Padahal, aset yang dimiliki BUMN asuransi ini sekitar Rp 25,6 triliun pada kuartal III 2019. Sementara kerugian yang mesti ditanggung sekitar Rp 13,74 triliun.

Kerugian ini diduga lantaran investasi Jiwasraya yang dilakukan secara sembrono dengan berinvestasi dalam saham girengan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama (Dirut), Hexana Tri Sasongko. Saham gorengan yakni saham yang keuangannya tidak bagus dan pergerakan harganya bisa naik secara tiba-tiba.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya