Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD (tengah berkemeja putih)/RMOL

Politik

Mahfud MD: Pemerintah Sangat Selektif Jatuhkan Hukuman Mati

KAMIS, 26 DESEMBER 2019 | 20:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hukuman mati di Indonesia masih menuai polemik di mata dunia terutama bagi para pegiat atau aktivis hak asasi manusia (HAM). Pasalnya, hukuman mati tersebut telah menciderai penegakkan HAM yang saat ini tengah gencar digaungkan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, kasus dengan putusan hukuman mati di Indonesia yang sudah incracht sebanyak 27-28 kasus termasuk yang sudah kasasi dan juga mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

Untuk menekan angka tersebut, kata Mahfud, pemerintah telah menyeleksi secara ketat agar tidak ada hukuman mati.


“Nanti kita akan melihat situasi karena persoalan hukuman mati masih kontroversial harus dilakukan secara sangat-sangat selektif. Sangat selektif karena menyangkut kemanusiaan, kemudian menyangkut kepentingan hukum kita juga dan menyangkut kepentingan internasional,” ujar Mahfud di Restoran Bakso Budjangan, Jakarta Pusat, Kamis (26/12).

Dia menerangkan, hukuman mati di Indonesia telah termaktub dalam konstitusi sehingga tidak ada keraguan dari pemerintah untuk menjatuhkan hukuman mati bagi para pelaku kriminal berat yang merugikan negara.

“Itu sangat-sangat selektif, tetapi hukuman mati di Indonesia masih berlaku secara sah berdasarkan konstitusi. itu saja,” tandasnya.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya