Berita

Publika

China Jalankan Diplomasi Sikap Senyap Untuk Uighur

RABU, 25 DESEMBER 2019 | 13:48 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

DUNIA akan rubuh karena konsepsi multilateral untuk mewadahi dan mengatur dunia sudah tidak berguna lagi, sudah runtuh. Tak ada lagi tatanan, tak ada wasit.

Lembaga multilateral ekonomi, keuangan dan perdagangan, seperti IMF WB dan WTO sudah rubuh. Perang dagang menandai rubuhnya lembaga multilateral ekonomi, keuangan dan perdagangan. Seluruh perjanjian terkait ekonomi, keuangan dan perdagangan telah diinjak injak sendiri oleh mereka yang dulu nya meng inisiasinya.

Lembaga multilateral politik seperti PBB juga sudah rubuh. Walaupun PBB direformasi tetap tak ada gunanya juga. Karena baik Amerika maupun Israel dalam bertindak mengatasnamakan dunia tapi tak lagi menggunakan PBB sebagai alat legitimasi.


Dulu, masih ada tatanannya, ketika mau serang Irak, Amerika gak bisa langsung lakukan. Tetap saja Amerika bawa agenda ini ke PBB dan di voting terutama di pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB. Amerika masih butuh legitimasi PBB. Sekarang ini hak veto maupun legitimasi PBB sudah tak berguna lagi, tak penting lagi bagi Amerika.

Kalaupun PBB teriak tak setuju dengan operasi militer di suatu tempat misalnya, Amerika dan Israel tak peduli juga, tetap jalan saja. Misalnya kasus Suriah, tetap saja jalan. Jadi lembaga ini tinggal matinya saja. Duit untuk mengoperasikan  nya yang berasal dari minyak juga sudah kering. PBB sudah bangkrut.

Bahkan OKI,  organisasi multilateral Islam karangan Israel untuk kendalikan negara-negara Islam juga sudah di delegitimasi oleh pertemuan empat negara yang diinisiasi oleh Mahathir di Malaysia, yang dihadiri oleh Presiden Turki, Presiden Iran dan Presiden Qatar. Presiden Indonesia yang tak punya visi diplomatik, hanya tau nya infrastruktur dan kaum millenial, tidak hadir di acara itu. Pertemuan empat negara Islam itu bahkan usulkan emas untuk jadi alat tukar secara bilateral antara negara negara Islam, selama ini emas hanya jadi koleteral. Bayangkan upaya lindung nilai menggunakan emas sebagai alat tukar.

Sekarang ini eranya BILATERAL, lupakan MULTILATERAL, tinggalkan lembaga multilateral. Di era Bilateral ini sangat ditentukan oleh hubungan silaturahmi langsung, ngopi ngopi yang intens,  antar satu negara dengan negara lainnya. Kemampuan kepala negara dan para diplomat dalam  berpikir dan bertindak menentukan keselamatan bangsa dan negara  kita. Kalau diplomat nya direkrut dari  para politisi dan relawan yang bisanya hanya  ngesot dan wisata sexs, maka mampuslah negara kita.

Sebagai contoh praktek diplomasi bilateral adalah yang dijalankan oleh China dalam kasus Uighur. Dalam meredam sikap kritis Pemerintahan negara negara Islam terhadap kasus Uighur misalnya, China menjalankan operasi diplomasi SIKAP SENYAP  yang dilakukan secara bilateral langsung dengan  dengan setiap kepala negara yang menjadi tujuannya, juga setiap Ormas maupun ulama dan tokoh Islam didekati secara langsung. Nama operasi nya: diplomasi SIKAP SENYAP.

Diplomasi SIKAP SENYAP dijalankan untuk memborgol mulut Pemerintahan negara negara yang mayoritas Islam, seperti Indonesia, dll. Agar tidak bersikap kritis terhadap pelanggaran HAM di Uighur. China tak menggunakan  lembaga  multilateral untuk jakankan diplomasi sikap senyap soal Uighur, tidak pakai PBB, tidak pakai OKI, atau sejenisnya.

Kita butuh Soekarno, Hatta dan Soedirman baru di Indonesia.

Selamat berlibur, selamat merayakan natal 2019 dan tahun baru 2020 bagi yang merayakannya.

Penulis adalah eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 dan Pemrakarsa Pusat Kajian Nusantara Pasifik

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya