Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Humas Balaikota

Politik

Pengamat: Mau Kritik Anies? Harus Berdasarkan Fakta Akurat

RABU, 25 DESEMBER 2019 | 09:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Di antara sekian banyak Kepala Daerah di Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sepertinya kerap jadi sasaran kritikan, nyinyiran, bahkan bully-an. Padahal, tak semua bully yang menyasar Anies punya latar belakang fakta dan data yang valid. Cenderung berdasarkan ketidaksukaan.

Paling gres, adalah upaya mem-bully Anies atas insiden ambruknya Jembatan Lengkung di Hutan Kota Kemayoran. Anies dinilai harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Padahal, proyek jembatan tersebut bukan dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jembatan tersebut merupakan pekerjaan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek (BLU PPK) Kemayoran, yang merupakan Satuan Kerja di bawah Kementerian Sekretariat Negara RI.

Dengan banyaknya politisi yang salah sasaran mem-bully Anies, dosen Komunikasi dan Marketing Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menilai masyarakat di Indonesia tidak bodoh terhadap segala bully-an yang dialamatkan kepada Anies.

Apalagi, di era digital saat ini sudah banyak data dan fakta tersebar di internet.

"Ya (harus jadi pelajaran), saya kira masyarakat kita makin hari makin tidak bodoh, bisa milah-milah (informasi)," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/12).

Sehingga, Nyarwi menyarankan kepada para politisi yang ingin mengkritik Anies, harus mencari data dan fakta yang benar lebih dulu. Tidak asal nyinyir.

"Artinya orang bisa melihat kelemahan Anies pasti, tapi juga bisa mengapresiasi kinerja yang dilakukan. Kalau mau kritik kelemahan Anies tentu harus berbasis pada fakta yang lebih akurat lah," tegasnya.

Kritikan yang muncul atas insiden ambruknya jembatan yang dikelola Pemerintah Pusat harus jadi pelajaran agar lebih jeli mengkritik sesuai sasarannya.

"Misalnya infrastruktur (yang dikritik) ya infrastruktur DKI, tapi tidak pada objek salah sasaran," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya