Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Humas Balaikota

Politik

Pengamat: Mau Kritik Anies? Harus Berdasarkan Fakta Akurat

RABU, 25 DESEMBER 2019 | 09:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Di antara sekian banyak Kepala Daerah di Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sepertinya kerap jadi sasaran kritikan, nyinyiran, bahkan bully-an. Padahal, tak semua bully yang menyasar Anies punya latar belakang fakta dan data yang valid. Cenderung berdasarkan ketidaksukaan.

Paling gres, adalah upaya mem-bully Anies atas insiden ambruknya Jembatan Lengkung di Hutan Kota Kemayoran. Anies dinilai harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Padahal, proyek jembatan tersebut bukan dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jembatan tersebut merupakan pekerjaan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek (BLU PPK) Kemayoran, yang merupakan Satuan Kerja di bawah Kementerian Sekretariat Negara RI.


Dengan banyaknya politisi yang salah sasaran mem-bully Anies, dosen Komunikasi dan Marketing Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menilai masyarakat di Indonesia tidak bodoh terhadap segala bully-an yang dialamatkan kepada Anies.

Apalagi, di era digital saat ini sudah banyak data dan fakta tersebar di internet.

"Ya (harus jadi pelajaran), saya kira masyarakat kita makin hari makin tidak bodoh, bisa milah-milah (informasi)," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/12).

Sehingga, Nyarwi menyarankan kepada para politisi yang ingin mengkritik Anies, harus mencari data dan fakta yang benar lebih dulu. Tidak asal nyinyir.

"Artinya orang bisa melihat kelemahan Anies pasti, tapi juga bisa mengapresiasi kinerja yang dilakukan. Kalau mau kritik kelemahan Anies tentu harus berbasis pada fakta yang lebih akurat lah," tegasnya.

Kritikan yang muncul atas insiden ambruknya jembatan yang dikelola Pemerintah Pusat harus jadi pelajaran agar lebih jeli mengkritik sesuai sasarannya.

"Misalnya infrastruktur (yang dikritik) ya infrastruktur DKI, tapi tidak pada objek salah sasaran," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya