Berita

Ilustrasi Jiwasraya/Net

Politik

Ekonom: Fokus Penegakan Hukumnya, Bukan Politisir Jiwasraya

SELASA, 24 DESEMBER 2019 | 23:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penegakan hukum menjadi salah satu kunci membereskan masalah gagal bayar premi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal itu ditegaskan ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijay, Dias Satria yang menilai kasus Jiwasraya belakangan mengarah ke penggiringan opini. Hal ini tentu bisa mengaburkan masalah hukumnya.

“Kita harus melihat kasus ini secara utuh sebagai bagian dari usaha bersih-bersih BUMN, bisa jadi masalah seperti ini ada di BUMN-BUMN lain yang belum mencuat ke permukaan. Ini murni masalah hukum, jadi biarkan hukum berjalan,” kata Dias kepada wartawan, Selasa (24/12).


Dalam penyelesaian masalah Jiwasraya, berbagai pihak juga harus menahan diri dan tidak memanfaatkan kesempatan dengan menggiring opini ke ranah politik yang jauh dari pokok persoalan.

“Erick Thohir yang kebetulan Menteri BUMN dengan latar belakang pengusaha tentu bisa berbisnis dengan siapapun. Tapi terburu-buru menghakimi sebelum penegak hukum menyampaikan kesimpulan siapa yang bersalah adalah penggiringan opini,” tegasnya.

Alih-alih membuat masalah ini gaduh, ia berpandangan kinerja Erick selama menakhodai BUMN patut diapresiasi.

“Menuduh menteri terlibat hanya akan mengaburkan masalah. Kita mendukung upaya penegakan hukum siapa yang bersalah harus dipenjara termasuk juga aktor intelektualnya,”

Untuk saat ini, publik diminta fokus kepada penyelesaian hukum yang kini sudah berkembang kepada pemanggilan beberapa saksi. Transparansi juga harus didorong dalam penyelesaian ini.

“Kepentingan nasabah yang utama. Nasabah harus dijamin agar tidak dirugikan. Di sinilah negara harus ikut bertanggung jawab," sambungnya.

Belakangan, perusahaan milik Erick Thohir dituding terlibat dalam kasus kasus gagal bayar Jiwasraya. Namun demikian, tudingan yang dilontarkan politisi Demokrat, Andi Arief di akun twitternya itu dibantah oleh mantan Ketua TKN Jokowi-Maruf.

“Jangan dipolitisasi, kita ini bekerja secara objektif dan tidak ada niat memanipulasi. Orang kami ingin betulin kok, jadi tolong (dilihat) konteksnya," kata Erick, Senin lalu (23/12).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya