Berita

Jembatan yang ambruk di Utan Kemayoran/Net

Nusantara

Wartawan Dihalangi Meliput Jembatan Ambruk Utan Kemayoran, Begini Klarifikasi Pengelola

SELASA, 24 DESEMBER 2019 | 10:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Peristiwa robohnya Jembatan Lengkung di area Utan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (22/12), sempat menyisakan kabar kurang enak.

Tersiar kabar, petugas keamanan yang berjaga di dalam dan luar kawasan Utan Kemayoran menghalangi sejumlah wartawan yang hendak meliput jembatan ambruk di Utan Kemayoran, Senin siang.

Petugas mengusir jurnalis tanpa alasan yang jelas dan terus menjaga kawasan dari luar agar tidak ada yang bisa mendekati. Sementara itu, pintu masuk utama terlihat ditutup dengan spanduk putih, sebagai tanda kawasan itu tidak bisa dimasuki untuk umum.


Terkait hal ini, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran Riski Renando angkat bicara.

Menurut Riski, itu merupakan kesalahpahaman yang terjadi di lapangan.

"Saat ini sedang dilakukan investigasi (ambruknya jembatan). Agar prosesnya cepat dan bisa fokus, oleh karena itu kemarin akses dibatasi," ungkapnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/12)

Untuk itu, Riski berharap semoga para wartawan segera bisa diberikan akses untuk meliput. Meskipun untuk area tertentu masih dilarang karena dinilai dapat membahayakan.

Jembatan di Hutan Kota Kemayoran diketahui berada di bawah tanggung jawab Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek (BLU PPK) Kemayoran, yang merupakan Satuan Kerja di bawah Kementerian Sekretariat Negara RI.

Hal ini pun telah dikonfirmasi, dan Riski selaku pejabat di Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran membenarkannya.

"Betul, tanggung jawab jembatan di bawah Sekretariat Negara, bukan Pemprov DKI," tegasnya.

Konfirmasi tersebut mementahkan anggapan miring dari sebagai kalangan yang menilai tanggungjawab ambruknya jembatan berada di tangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya