Connie Rahakundini: Stop Politisasi Posisi Wakil Panglima TNI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 66/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan diteken pada 18 Oktober 2019 lalu.

Namun, hingga kini posisi Wakil Panglima masih kosong.

Pengamat militer dan intelejen Connie Rahakundini Bakrie menyebut beberapa kendala pengangkatan Wakil panglima. Salah satunya isu yang berkembang terkait posisi Wakil Panglima yang merupakan posisi buangan dan hanya  untuk mengunci posisi Panglima.

Connie mengimbau, hal ini harus segera  dipertanyakan dan dihentikan, karena isu itu memberikan kekhawatiran kepada Kastaff.

“KaStaff aja ada wakilnya, masa Panglima TNI nggak punya wakil, padahal jangkauan tugasnya sangat luas.  TNI  harus lebih mampu menunjukkan kualitas, profesionalitas, dan kemampuannya, dalam menjadi kekuatan regional dan kekuatan di dunia samudera yaitu India dan Pacific. Itu kan berat banget, harus dibantu dengan adanya posisi Wapang!” tegas Connie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/12).

Gerakan stop politisasi kursi Wapang juga harus diikuti oleh gerakan stop politisasi terbentuknya Kogabwilhan. Karena Kogabwilhan sangat dituntut oleh kebutuhan pertahanan keamanan  negara.

“Sampai saat ini kita hanya punya tiga, padahal seharusnya adalah empat. Kebutuhan Kogabwilhan ini kok malah dianggap sebagai pelebaran organisasi, dan lain-lain,” keluh Connie.

Menurutnya, kasus sandera Abu Syayaf mestinya bisa masuk dalam wilayah Kogabwilhan. Sehingga tidak terjadi hal berlarut-larut.

“Jadi, mengapa kok belum ada wakil Panglima hingga saat ini? Ya karena Pak Hadi (Marsekal Hadi Tjahjanto) dianggap yang  menciptakan ide Wapang ini untuk mengunci Kastaff yang berpotensi menjadi Panglima. Kan amat disayangkan. Padahal karena Perpres 66 ini, justru logikanya kalau mau jadi Panglima ya paling cepat jadi Wapang dulu,” urai Connie.