Berita

Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Bagi Perludem, Gibran Dan Bobby Belum Masuk Kategori Dinasti Politik

MINGGU, 22 DESEMBER 2019 | 14:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Indonesia adalah negara republik bukan kerajaan. Indonesia juga menganut sistem demokrasi, di mana kekuasaan diraih melalui mekanisme pemilihan dan bukan warisan dari hubungan darah.

Singkatnya, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini ingin menjelaskan niat anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan sang menantu, Bobby Nasution maju di Pilkada Serentak 2020 belum tentu bagian dari politik dinasti.

Penjelasan itu diurai dalam diskusi publik bertema “Jokowi Langgengkan Politik Dinasti” di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (22/12).


"Negara Demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan harus melewati sistem yang jalurnya itu telah disiapkan melalui ke partai politikan," ungkap Titi pada Minggu (22/12).

Menurutnya, ada perbedaan makna antara dinasti politik dan keluarga yang berpolitik. Dinasti politik bisa disematkan kepada sebuah keluarga jika ada campur tangan dalam prosedur kepartaian.

Dalam kasus Gibran dan Bobby, keduanya bisa disebut sebagai dinasti politik jika proses pendaftaran di partai sebatas kamuflase.

"Kalau mekanisme kepartaian digeser itu baru persoalan. Tapi yang terjadi sejauh ini Gibran mengikuti proses yang ada, itu bukan dinasti politik,” tegasnya.

Sementara mengenai restu PDIP, Titi yakin tidak akan ada privilege kepada keduanya. Artinya, baik Gibran maupun Bobby sebagai keluarga Jokowi akan turut mengikuti proses penggodokan calon di partai banteng moncong putih.

"Apakah PDIP memberikan privilege itu atau tidak? Saya yakin tidak," tegas Titi.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya