Berita

Taufiequrachman Ruki/RMOL

Politik

Batal Jadi Dewas KPK, Taufiequrachman Ruki Duga Karena Dia Purnawirawan Polri

SABTU, 21 DESEMBER 2019 | 07:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masyarakat terkejut ketika Presiden Joko Widodo tidak jadi mengangkat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid 1, Taufiequrachman Ruki sebagai Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Keterkejutan itu didasari karena Jokowi sebelumnya pernah menyampaikan bahwa Taufiequrachman Ruki menjadi calon Dewas KPK.

Menanggapi itu, Taufiequrachman menduga lantaran dia merupakan pensiunan Polri. Sehingga, Jokowi mempertimbangkan hal tersebut agar di tubuh KPK tidak dikuasai oleh unsur Polri.


"Mungkin salah satu pertimbangannya itu, saya pikir itu benar, daripada orang bilang jeruk makan jeruk, benar," ucap Ruki kepada Kantor Berita Politik RMOL usai menghadiri acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Pimpinan KPK, di Gedung Penunjang, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat malam (20/12).

Untuk diketahui, Ketua KPK periode sekarang juga dijabat oleh orang Polri, yaitu Komjen Firli Bahuri.

Namun, Riku mengaku tidak kecewa tidak jadi diangkat menjadi Dewas KPK. Bahkan, dia mengaku senang rekannya Tumpak Hatorangan Panggabean yang juga mantan pimpinan KPK jilid 1 itu yang dipilih menjadi Ketua Dewas KPK.

"Saya tidak pernah berkeinginan dan tidak pernah berharap, karena nanti kalau tidak diangkat juga saya tidak kecewa. Tapi jujur saya senang karena yang diangkat adalah Pak Pangabean," jelas dia.

Menurut Ruki, Tumpak merupakan orang yang paham betul persoalan yang ada di KPK. Sehingga dia yakin Tumpak mampu mengatasi persoalan tersebut.

"Pak Pangabean adalah orang yang tahu banyak tentang KPK ini, dan dia tahu apa yang menjadi masalah dan tahu apa yang harus diperbaiki. Jujur saja SOP yang dibuat oleh jilid 1 dulu arsitektur Bapak Pangabean, jadi menurut saya dia adalah orang yang benar orang yang the right men and the right place," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya