Berita

Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi/RMOL

Politik

Muhammadiyah Masih Tunggu Permintaan Maaf Wall Street Journal

JUMAT, 20 DESEMBER 2019 | 19:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah masih tetap pada keukeuh untuk membawa media asing Wall Street Journal ke meja hijau atas artikel tendensius, yang menyebut sejumlah ormas Islam mendapat “uang diam” dari pemerintah China atas kasus persekusi terhadap muslim uighur di Xinjiang.

Disebutkan dalam artikel media asal Amerika Serikat itu bahwa Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan MUI mendapat “uang diam” sehingga tidak protes atas isu kemanusiaan terhadap etnis Uighur, di Xianjiang, China.

"Kita (masih) komunikasikan dengan pihak Wall Street Journal dengan cara yang baik dan insyaAllah ada solusi terbaik," ujar Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).


Namun demikian, hingga saat ini pihak Wall Street Journal masih belum ada pernyataan resmi dan mengajukan permohonan maaf kepada ormas Islam tanah air, khususnya PP Muhammadiyah atas pemberitaan bernada tendensius tersebut.

"Belum, belum ada. Sejauh ini belum ada," ujar Muhyiddin.

Dia memastikan dalam waktu dekat langkah hukum tersebut akan segera dilakukan oleh PP Muhammadiyah melalui kuasa hukumnya, yakni Ketua Lembaga Kajian Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas.

"Ya kita berikan waktu, ya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Tapi kita kasih deadline supaya masalahnya clear. Nanti kuasa hukum yang menentukan" demikian Muhyiddin.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya