Berita

Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK akan dilantik siang ini/RMOL

Politik

3 Kriteria Yang Harus Dimiliki Dewan Pengawas

JUMAT, 20 DESEMBER 2019 | 13:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Lima sosok yang akan menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum dipastikan. Siapapun nanti yang akan menjadi Dewas KPK, harus memenuhi 3 kriteria khusus.

Sejauh ini, sejumlah nama yang diprediksi bakal mengisi Dewan Pengawas KOK telah beredar luas di media sosial. Di antaranya Taufiqurrahman Ruki, Alberthine Ho, Gayus Lumbun, Tumpak Panggabean, Artidjo Al Kostar, Indriyanto Seno Adjo, dan Mas Achmad Santosa.

Menurut analis politik dari lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, nama-nama tersebut sah-sah saja menjadi Dewan Pengawas KPK, selama memiliki tiga kriteria.


“Dewan Pengawas KPK, siapa pun orangnya, setidaknya harus memiliki tiga kriteria. Pertama memiliki keinginan untuk memajukan Indonesia melalui pemberantasan korupsi," ujar pria yang akrab disapa Hensat saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/12).

"Kedua, mampu menjaga marwah KPK sebagai sebagai lembaga yang dipercaya publik sebagai lembaga berintegritas. Ketiga, mampu menjaga komunikasi dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya,” tambahnya.

Tiga kriteria itu, kata Hensat, harus menjadi acuan pemerintah dalam memilih Dewan Pengawas KPK. Selain itu, rekam jejak calon Dewas juga harus menjadi pertimbangan matang presiden sebelum melantik mereka Jumat siang (21/12) nanti.

“Untuk meraih tiga kriteria itu setiap calon Dewas harus dirunut rekam jejaknya,” tutupnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo akan melantik 5 Komisioner baru KPK dan Dewan Pengawas, Jumat (20/12), pukul 14.30 WIB di Istana Negara.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya