Berita

Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK akan dilantik siang ini/RMOL

Politik

3 Kriteria Yang Harus Dimiliki Dewan Pengawas

JUMAT, 20 DESEMBER 2019 | 13:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Lima sosok yang akan menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum dipastikan. Siapapun nanti yang akan menjadi Dewas KPK, harus memenuhi 3 kriteria khusus.

Sejauh ini, sejumlah nama yang diprediksi bakal mengisi Dewan Pengawas KOK telah beredar luas di media sosial. Di antaranya Taufiqurrahman Ruki, Alberthine Ho, Gayus Lumbun, Tumpak Panggabean, Artidjo Al Kostar, Indriyanto Seno Adjo, dan Mas Achmad Santosa.

Menurut analis politik dari lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, nama-nama tersebut sah-sah saja menjadi Dewan Pengawas KPK, selama memiliki tiga kriteria.


“Dewan Pengawas KPK, siapa pun orangnya, setidaknya harus memiliki tiga kriteria. Pertama memiliki keinginan untuk memajukan Indonesia melalui pemberantasan korupsi," ujar pria yang akrab disapa Hensat saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/12).

"Kedua, mampu menjaga marwah KPK sebagai sebagai lembaga yang dipercaya publik sebagai lembaga berintegritas. Ketiga, mampu menjaga komunikasi dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya,” tambahnya.

Tiga kriteria itu, kata Hensat, harus menjadi acuan pemerintah dalam memilih Dewan Pengawas KPK. Selain itu, rekam jejak calon Dewas juga harus menjadi pertimbangan matang presiden sebelum melantik mereka Jumat siang (21/12) nanti.

“Untuk meraih tiga kriteria itu setiap calon Dewas harus dirunut rekam jejaknya,” tutupnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo akan melantik 5 Komisioner baru KPK dan Dewan Pengawas, Jumat (20/12), pukul 14.30 WIB di Istana Negara.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya