Diskusi DPP KNPI refleksi akhir tahun 2019/RMOL
Prahara tentang dugaan penindasan terhadap muslim etnis Uighur menjadi satu isu yang terus menjadi bahan perbincangan berbagai pihak.
Persoalan ini akhirnya masih menjadi isu yang belum diketahui kebenarannya karena muncul beragam wacana yang berbeda.
Seperti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yang turut menyoroti terkait isu kemanusian ini.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) KNPI Addin Jauharuddin, masalah Uighur harus diperlakukan secara bijak.
Seringkali, kata Addin, persoalan Uighur ini dilarikan kepada isu agama, bukan kepada isu terorisme dan radikalisme.
"Jadi, kira-kira isu ini tentu bisa berdampak kemana-mana kalau tidak cerna dengan baik. Apalagi medsos (media sosial) di Indonesia kan sudah sangat liar sebenarnya," ujarnya dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2019 KNPI dengan tema 'Antara Pelanggaran Versus Separatisme', di Gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).
Untuk memperjelas masalah Uighur ini, lanjut Addin, informasi yang berimbang mesti dimunculkan.
Oleh karenanya, KNPI sebagai wadah organisasi pemuda bakal berusaha mengkaji persoalan Uighur untuk kemudian menyampaikan informasi yang sebenarnya.
Alhasil, dalam diskusi yang diadakan siang tadi dan dihadiri oleh Staf Khusus Wakil Presiden RI Robikin Emhas, hingga Staf Khusus Menteri Luar Negeri Dewi Safitri Wahab, menyimpulkan bahwa persoalan Uighur adalah isu terorisme dan radikalisme, bukan isu agama.
"Dipaparkan oleh beberapa narasumber memang ini sebenarnya bukan isu agama tapi isu lebih kepada soal aksi-aksi terorisme san radikalisme yang berkembang di sana," sebut Addin.
"Apa buktinya? Buktinya adalah di China itu ada 30 juta penduduk Muslim. Dan dari 30 juta itu bukan hanya etnis Uighur, tapi tersebar dari berbagai macam etnis. Dan tempat-tempat ibadah, masjid, musholah kita tersebar di seluruh negeri China," pungkasnya.
