Arief Poyuono: Usut Kasus Dugaan Mega Korupsi PT Jiwasraya, Jaksa Agung Harus Gandeng KPK

RMOL.  Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan adanya praktik korupsi di perusahaan BUMN PT Jiwasraya dan menaksir angka kerugian negara sekitar Rp 13,7 triliun.

Menariknya, salah satu anggota dewan direksi Jiwasraya di era itu adalah Hari Prasetyo. Hari menjabat sebagai direktur keuangan Jiwasraya. Dia saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis pada KSP.

Ketua Umum FSP BUMN bersatu, Arief Poyuono meminta KPK melakukan supervisi terhadap Kejaksaaan Agung yang saat ini menyidik kasus dugaan mega korupsi di PT Jiwasraya. Diduga modusnya investasi saham tetapi saham yang diborong adalah saham sampah.

Arief mengatakan, seluruh mantan direksi yang sudah membangkrutkan negara harus segera diproses, termasuk mantan direktur yang saat ini mengisi kursi penting di Kantor Staf Presiden di bawah kepemimpinan Moeldoko.

"Dan perlu diselidiki juga sampai mantan Direktur Jiwasraya yang sudah membangkrutkan negara bisa jadi staff di KSP siapa yang mengusulkan pasti ada benang merah dengan pembobolan Jiwasraya tersebut . KPK sebaiknya melakukan supervisi terhadap kejaksaan Agung yang sedang menyidik," demikian kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/12).

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Gerindra itu juga meminta aparat penegak hukum melacak apakah ada keterkaitan dana Jiwasraya dibobol untuk dana pemenangan Pilpres 2019.

"Perlu diselidiki juga sampai Mantan Direktur Jiwasraya yang sudah membangkrutkan negara bisa jadi staf di KSP siapa yang mengusulkan pasti ada benang merah dengan pembobolan Jiwasraya tersebut," kata Arief. 

Arief mencontohkan, pembelian saham Tramp yang dibeli Jiwasraya hingga negara rugi trilyunan. Dia meminta sang pemilik perusahaan emiten Tramp, Heru Hidayat segera diperiksa.

"Kejaksaan Agung harus memeriksa pemilik perusahaaan emiten Tramp yaitu heru Hidayat. Dan bila Ada cukup bukti mengarah ketindak Pidana segera Aja di tahan agar jangan sampai kabur ke luar negeri," pungkas Arief.

Aparat penegak hukum kata Arief harus cermat dan berhati-hati dalam mengusut kasus ini. Menurutnya, perlu dipikirkan bagaimana penegekan hukum tidak mempengaruhi pasar keuangan dan perbankan di Indonesia.

"Krisis keuangan Jiwasraya berakibat sistemik ke perbankan karena Ada bank BTN Dan BRI serta bank swasta yang menjual produk produk Jiwasraya," demikian kata Arief.