Berita

Presiden AS, Donald Trump/Net

Politik

Pemakzulan Trump Akan Tersandung Di Keputusan Senat AS

KAMIS, 19 DESEMBER 2019 | 19:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dimakzulkannya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Rabu (18/12) waktu setempat diyakini akan menemui jalan terjal.

Pasalnya, pemakzulan Trump yang diinisiasi oleh gerbong oposisi dari partai Demokrat tersebut harus melalui persetujuan Senat yang dikuasai partai Republik.

"Proses pemakzulan Trump masih akan dibahas di Senat. Sedangkan kekuatan politiknya (Senat) dikuasai Partai Republik, partainya Trump. Itu artinya pemakzulan Trump tak akan terjadi," tutur Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Kamis (19/12).


Lebih lanjut, dosen ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai upaya pemakzulan Trump sulit lantaran Senat ynag diisi oleh Republik itu loyal dan sulit membelot dari Trump.

"Susah (dimakzulkan). Trump tetap didukung mayoritas Senat yang dikuasai Partai Republik," demikian Adi.

Trump dimakzulkan oleh DPR AS atas dua dakwaan. Pertama, dugaan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Kedua, dugaan upaya menghalang-halangi Kongres AS mencari keadilan.

Keputusan itu diambil setelah mayoritas anggota DPR setuju untuk melengserkan Trump. Voting digelar di Gedung Capitol, Washington DC diikuti oleh 435 anggota DPR AS.

Dalam voting dakwaan pertama, sebanyak 230 suara menyetujui dakwaan penyalahgunaan kekuasaan terhadap Trump. Sedang yang menolak dakwaan hanya 197 suara dan 1 anggota abstain. Sementara untuk dakwaan kedua, sebanyak 229 suara mendukung dan 198 suara menolak.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya