Berita

Din Syamsuddin/RMOL

Politik

Din Enggan Diadu Soal Dana Diam Muslim Uighur

KAMIS, 19 DESEMBER 2019 | 19:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ormas Islam Indonesia diwacanakan oleh Wall Street Journal (WSJ) menerima dana diam atas dugaan penindasan etnis Uighur yang diberikan pemerintah China.

Mantan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin enggan berkomentar banyak mengenai dugaan aliran dana dari China kepada organisasi masyarakat (Ormas) Islam Indonesia agar bungkam soa muslim di Uighur.

"Saya tidak tahu. Dan saya tidak mau diadu," katanya saat ditemui di Kantor Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, di Jalan Warung Jati Timur, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).


Din juga mengaku kecewa jika memang benar ada pihak-pihak dari Ormas Islam di Indonesia yang menerima dana tersebut.

Pasalnya, ia juga melihat laporan yang dirilis media asing terkait kunjungan tour Uighur yang diadakan pemerintah China di Xinjiang dan mengundang Ormas Islam Indonesia hingga menyertakan uang dalam bentuk dana bantuan atau donasi.

"Bahkan mengundang delegasi dari manapun, sampai di sana tidak ditemukan kan (dugaan penindasan muslim Uighur), demikian yang terjadi atas delegasi ormas-ormas Islam dan MUI ke Xinjiang," ujar Din.

"Tapi kemudian ada yang membisikkan, ya jelas aja, datang ke sana sudah ada sebuah penyesuaian lapangan. Tapi apakah ada yang terima dana? Saya tidak tahu dan tidak mau mengomentari itu," tutupnya menambahkan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya