Kemendagri Dukung Komitmen ADPSI Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung komitmen Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dalam mensinkronisasikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo dalam acara Musyawarah Nasional ADPSI, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (18/12)

"Kami memberikan apresiasi khususnya bahwa ADPSI telah berkomitmen untuk dapat mengintegrasikan, mensinkronisasikan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga inilah yang diharapkan oleh Bapak Presiden," kata Hadi.

Hadi juga mengimbau agar DPRD provinsi mengawal kebijakan nasional yang digariskan melalui lima program prioritas pembangunan nasional.

"Untuk itulah harapan kita bersama, sebagai pimpinan DPRD di daerah tentunya bersama Pemda untuk mengawal apa yang menjadi prioritas nasional, visi-misi Presiden, dan tentunya pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024," ujarnya.

Lima Program Prioritas Pembangunan Nasional maupun RPJMN akan menjadi pijakan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah.

"Visi-misi dan RPJMN ini menjadi acuan dalan penyusunan RPJMD dan juga khususnya bagi daerah yang sudah memiliki RPJMD, tentunya akan masuk dalam RKPD, sampai dengan RAPBD dan APBD," jalas Hadi.

Musyawarah Nasional ADPSI tahun 2019 dilaksanakan selama tiga hari 18-20 Desember 2019. Selain dalam rangka menyampaikan hasil rekomendasi daftar inventarisasi masalah, musyawarah juga dilakukan untuk memilih ketua dan menetapkan pengurus ADPSI periode 2019-2024.