Berita

Jiwasraya/Net

Politik

Eks Direksi Jiwasraya Yang Diminta Bertanggungjawab Ini Akhirnya Bersuara

KAMIS, 19 DESEMBER 2019 | 16:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan adanya praktik korupsi di perusahaan BUMN PT Jiwasraya dan menaksir angka kerugian negara sekitar Rp 13,7 triliun.

Sebelumnya, DPR menilai direksi Jiwasraya ketika itu mengabaikan prinsip kehati-hatian tatkala menjual produk JS Saving Plan dalam kurun waktu 2014-2018 hingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan nasabah. DPR meminta agar direksi lama dikenakan pencekalan.

Menariknya, salah satu anggota dewan direksi Jiwasraya di era itu adalah Hari Prasetyo. Hari menjabat sebagai direktur keuangan Jiwasraya.


Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menunjuk Hari sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis pada KSP. Ia bergabung berbarengan dengan Ali Mochtar Ngabalin yang ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi.

Hari pun kemudian bersuara. Direktur Keuangan Jiwasraya 2008-2018 ini mengatakan akan menghormati proses hukum yang ada terkait kasus Jiwasraya yang kemudian menyeret namanya.

"Saya, kami, sangat menghormati proses hukum ini," kata Hari di Jakarta, Kamis (19/12).

Mengenai temuan kejaksaan bila di Jiwasraya ada dugaan korupsi, Hari mengatakan akan menjelaskan secara tuntas.

Hari menyebut, kasus Jiwasraya yang telah bergulir sejak setahun lalu, ia ikuti dan patuhi. Ia selalu memenuhi panggilan.

"Saya percayakan pada proses hukum karena sejak tahun lalu kami mematuhi. Sejak tahun lalu kami memenuhi beberapa panggilan dan sampai sampai sekarang ini. Saya akan fokus menyelesaikan ini sampai tuntas," cetus Hari.

Sebelum menjadi Direktur Keuangan, Hari merupakan profesional di bursa saham. Selama 10 tahun menjadi Direktur Keuangan, Hari bersama Jiwasraya melakukan sejumlah langkah untuk mengangkat kapal perusahaan Jiwasraya yang karam.

Hasilnya, terjadi peningkatan 10 kali lipat. Saat awal masuk Hari ke Jiwasraya, aset Jiwasraya di angka Rp 4 triliunan dan saat ia meninggalkan Jiwasraya naik 10 kali lipat menjadi Rp 40 triliun lebih.

Setelah Jiwasraya ditinggalkan Hari, terjadi berbagai masalah hingga banyak nasabah gagal bayar. Terakhir, ST Burhanuddin menyatakan ada korupsi di Jiwasraya.

"Sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional," ujar Burhanudin.

Hal ini terlihat pada pelanggaran prinsip kehati-hatian dengan berinvestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya yang telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high grade atau keuntungan tinggi.

Burhanuddin menduga PT Jiwasraya juga tak hati-hati dalam penempatan reksa dana senilai Rp 14,9 triliun. Menurutnya, dari dana tersebut, 98 persennya dikelola manajer investasi dengan kinerja buruk.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya