Berita

Politisi Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir (kemeja hitam)/RMOL

Politik

Hanura: Omongan Luhut Sama Saja Sebut Jokowi Enggak Kerja

KAMIS, 19 DESEMBER 2019 | 16:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal PT Pertamina (Persero) sumber kekacauan justru dimaknai sebagai penyudutan terhadap Presiden Joko Widodo.

Menurut politisi Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir, pernyataan Luhut secara tidak langsung menyebut Jokowi gagal membenahi Pertamina periode pertama.

"Pernyataan Pak Luhut ini sama saja mendiskreditkan, memojokkan Pak Jokowi, seolah-olah lima tahun lalu, periode yang lalu Pak Jokowi enggak bisa ngapa-ngapain," ujar Inas dalam diskusi bertema "Pertamina Sumber Kekacauan?!" di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (19/12).


"Pak Jokowi (seolah) enggak bisa men-drive anak buahnya untuk membenahi Pertamina, itu yang terjadi pada perkataan Pak Luhut," katanya menambahkan.

Inas mengingatkan, sebagai pembantu presiden sejak periode pertama, Luhut seharusnya dapat membantu Jokowi membenahi kekacauan Pertamina sebagaimana yang dia katakan.

"Lima tahun kalau dia menganggap Pak Jokowi enggak bisa membenahi Pertamina, untuk apa Pak Luhut jadi anak buahnya Pak Jokowi? Ngapain juga Pak Luhut selama lima tahun lalu, kan gak jelas," sindirnya.

"Kalau mengatakan kekacauan di Pertamina, harusnya lima tahun sudah cukup waktu membenahi Pertamina," tandasnya.

Dalam forum diskusi tersebut, turut hadir pula beberapa tokoh dan politisi, yakni peneliti Indef, Abra Talottov; Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi; mantan Sekmen BUMN, Said Didu; pengamat energi, Ugan Gandar; dan peneliti Iress, Marwan Batubara.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya