Kursi Wagub Masih Berdebu, PKS: DPRD Serius Gak Sih?

Sudah setahun lebih Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta 'berdebu' setelah ditinggal Sandiaga Salahudin Uno yang mengikuti kontes pemilu kemarin sebagai wakil presiden.

Gerindra dan PKS sebagai partai pengusung Anies-Sandi kala itu telah sepakat jatah kursi Wagub menjadi milik PKS. PKS pun sesungguhnya telah mengusulkan dua nama Cawagub kepada DPRD DKI.

Namun dalam perjalanannya, proses tersebut berjalan mandek. Bahkan Partai Gerindra menilai proses Cawagub DKI Jakarta perlu dievaluasi dan berujung pengajuan empat nama baru sebagai alternatif Cawagub.

Terkait hal ini Ketua DPW PKS DKI Jakarta Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada Agung Setiarso angkat bicara.

"Ketika terjadi koalisi, maka ada kesepakatan politik. Kesepakatan inilah yang seharusnya menjadi sebuah ikatan," ucapnya saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema 'Mencari Pendamping Anies, Mungkinkah Cawagub Alternatif?" di Gedung Djoang 45, Jakarta Pusat pada Kamis (19/12).

Agung menegaskan, PKS sejatinya sudah mengikuti semua proses yang ditentukan. Dua Cawagub yang diusulkan yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dan telah melewati fit and proper test sesuai permintaan Gerindra.

"Kami bertanya lagi kenapa harus lakukan itu (fit and proper test) karena kan sudah ada kesepakatan? Tapi okelah kami ikuti," ungkapnya.

"Tapi nyatanya di sana (DPRD) prosesnya juga berlarut-larut. Padahal Pansus sudah dibuat tapi tidak berjalan Rapimgab. Seharusnya dibahas di paripurna, tapi enggak berjalan sampai sekarang," lanjutnya.

Agung mengatakan, salah satu alasan kenapa calon tersebut tidak diproses karena Cawagub PKS dinilai tidak kompeten. Namun baginya, tak ada keseriusan DPRD yang ia lihat.

"Jadi begitu kondisi yang terjadi. Kami sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Sekarang tinggal kemauan anggota dewan mau sungguh-sungguh melaksanakannya atau tidak," tandasnya.

Dalam diskusi tersebut, hadir beberapa narasumber yakni Siti Zuhro sebagai Pengamat Politik dan Akademisi dari LIPI, Agung Setiarso politisi PKS, Hendra Gunawan politisi PDI-P dan Ardy Purnawansari dari FPWJ sebagai moderator.