Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Kesal Soal Impor, Jokowi Tidak Sadar Memaki Dirinya Sendiri

KAMIS, 19 DESEMBER 2019 | 12:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku kesal lantaran Indonesia terus mengalami defisit neraca perdagangan dan neracara transaksi berjalan. Pasalnya, kekesalan Jokowi itu akibat kebijakan impor lebih besar daripada ekspor.

Direktur Eksekutif Center for Social Political, Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun mengatakan, Jokowi seolah memaki dirinya sendiri lantaran kesal dengan kinerja Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang dia pimpin bersama Jusuf Kalla.

Hal itu disinyalir akibat Jokowi tidak begitu menghiraukan kebijakan impor yang 'ugal-ugalan' saat periode pertamanya.


"Telat marahnya, lima tahun kemana saja Presiden Jokowi? Itu menunjukan kegagalan Jokowi mengatasi defisit neraca perdagangan. Betul (Jokowi periode kedua kesal dengan Jokowi di perode pertama)," kata Ubed saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/12).

Menurut Ubed, kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi defisit neraca perdagangan dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2019 yang cenderung negatif. Neraca perdagangan tercatat rugi atau tekor sekitar 1,33 miliar dolar AS.

Angka tersebut berasal dari ekspor November 2019 sebesar 14,01 miliar dolar AS dan impor sebesar 15,34 miliar dolar AS.

"Dengan total nilai impor 15,34 miliar dolar AS, maka dibandingkan Oktober 2019 impor naik 3,94 persen. Peningkatan impor terjadi baik di komoditas migas maupun non migas. Jokowi mulai emosional merespon keadaan ini?" ujar Ubed heran.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku kesal dengan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan defisit neraca perdagangan. Defisit tersebut disebabkan Indonesia doyan impor.

"Kita ini berpuluh tahun memiliki masalah besar yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan gara-gara impor kita lebih besar dari ekspor kita. Dikit-dikit ngimpor, dikit-dikit ngimpor," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin lalu (16/12).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya