Berita

Buya Syafii/Net

Politik

Nama Artidjo Disebut Jokowi Calon Dewas KPK, Syafii: Sudah Tepat Itu

KAMIS, 19 DESEMBER 2019 | 07:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Nama mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar akhirnya disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Cendekiawan muslim yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii  merespon hal ini. Ia menilai Artidjo Alkostar layak menjadi anggota Dewas KPK

KPK perlu orang yang tak hanya paham hukum, tapi juga mampu beradaptasi dengan keadaan dinamis. Sebab menurutnya pemberantasan korupsi harus berorientasi masa depan.


"Ya sangat tepatlah ya, tapi yang luwes juga dicari itu ya.” ujar Syafii saat jumpa pers Maarif Award 2020 di Kantor Maarif Institute, Jakarta, Rabu (18/12).

Menurut Syafii, anggota Dewas KPK jangan hanya yang tahu hukum aja, tapi juga bisa melihat sesuatu dari bermacam spektrum, perspektif.

Selama ini ada beberapa penasihat KPK yang terlalu melihat masalah pemberantasan korupsi secara hitam putih. Menurutnya, KPK perlu lebih fleksibel agar agenda pemberantasan korupsi berjalan secara jangka panjang.

Selain itu, Syafii juga menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memilih Dewas KPK yang punya rekam jejak baik dan bisa diterima oleh publik.

Sebanyak lima anggota Dewas KPK rencananya akan dilantik bersama dengan lima komisioner KPK 2019-2023 pada 20 Desember 2019. Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah nama telah masuk dalam daftar calon anggota Dewan Pengawas KPK. Salah satunya Artidjo Alkostar.

"Ada hakim Albertina Ho, itu tapi belum diputuskan lho ya, Pak Artidjo, saya ingat tapi lupa, dan belum diputuskan," kata Jokowi.

Selain itu Jokowi menyebut ada nama Ketua KPK jilid 1 Taufiequerachman Ruki yang diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi dengan wartawan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12)

Presiden memastikan bahwa orang-orang yang terpilih sebagai Dewan Pengawas adalah orang-orang yang baik.

Artidjo Alkostar merupakan mantan Ketua Kamar Pidana MA. Ia mendapat banyak sorotan atas putusannya yang memperberat vonis terdakwa kasus korupsi. Alhasil, para narapidana korupsi pun gentar untuk mengajukan banding ke MA. Dia sudah pensiun pada Maret 2018.

Albertina Ho dikenal sebagai ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dikenal tegas saat menyidangkan perkara. Saat ini, Albertina Ho menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.

Semantara, Taufiequrachman Ruki adalah Ketua KPK periode 2003-2007 dan pelaksana tugas ketua KPK 2015 yang merupakan lulusan terbaik Akademi kepolisian (Akpol) 1971.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya