Berita

Oesman Sapta (jaket hitam)/RMOL

Politik

Bantah Wiranto Soal Pakta Integritas, OSO: Itu Cuma Komitmen Pribadi!

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 18:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pakta integritas yang dibeberkan pendiri Partai Hanura Wiranto, oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta alias OSO disebut sebagai komitmen pribadi. Tidak melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang berlaku.

"Itu adalah yang kita ungkapkan pada pernyataan tidak boleh mengkhianati partai, tak boleh melakukan pembohongan opsi-opsi yang ada di AD/ART. Di luar itu komitmen pribadi," tegas OSO dalam jumpa pers, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).

OSO merupakan Ketua Umum Partai Hanura terpilih hasil Musyawarah Nasional III, yang diselenggarakan sejak Selasa kemarin hingga hari ini.


Karena hal tersebut, OSO merasa mempunyai wewenang penuh untuk memimpin Hanura hari ini, dan bisa meniadakan komitmen yang dibangunnya bersama dengan Wiranto.

"Kekuasaan tertinggi ada di Munas ini. Soal saya jadi ketum sampai 2019? Itu kalau saya tidak dipilih lagi, mungkin saya selesai. Tapi saya diminta, didaulat lagi untuk memimpin partai ini," jelas OSO mengungkapkan.

Sebelumnya, mantan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto mengingatkan Ketua Umum Partai Hanura OSO untuk mundur sebagaimana pakta integritas yang pernah ditandatangi dalam Munaslub.

Dalam pakta integritas yang juga ditandatangani oleh politikus senior Partai Hanura Jenderal TNI (Purn) Subagyo dan Jenderal Pol (Purn) Chairuddin menyepakati, bahwa OSO ditunjuk sebagai ketua umum hanya sampai periode 2019.

Selain itu, kesepakatan lainnya adalah mengharuskan OSO membawa Partai Hanura menang dalam Pemilu Legislatif tahun 2019, serta menjamin penambahan kursi Partai Partai di DPR dari jumlah sebelumnya.

OSO juga sepakat bahwa dirinya akan mematuhi aggaran dasar AD/ART Partai Hanura. Namun, Wiranto menilai OSO telah gagal.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya