Syamsuddin Haris: Aklamasi Tanda Ketidakberdayaan Kader Pada Satu Figur

Pemilihan ketua umum partai politik yang dilakukan dengan mekanisme aklamasi adalah salah satu bentuk ketidakberdayaan publik yang menjadi kader partai tersebut.

Demikian disampaikan peneliti senior LIPI Syamsudin Haris dalam diskusi akhir tahun FISIP UIN Syarif Hidyatullah Jakarta "Partai Politik Dan Kecenderungan Politik Oligarki", di Auditorium Bahtiar Effendy, FISIP UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (18/12).

Syamsuddin menyebutkan bahwa ketika publik sudah tidak berdaya menghadapi satu figur. Maka, figur itulah yang akan mengendalikan satu partai.

"Fenomena partai politik yang masih memilih ketum yang menguasai sumber daya itu adalah refleksi dari ketidakberdayaan publik," ujar Syamsuddin.

Bermula dari aklamasi itulah, lanjt Syamsuddin, kemudian menjadi bibit awal dari lahirnya dinasti yang sangat berdampak buruk.

"Bukan hanya kehidupan parpol itu sendiri menjadi tidak sehat, tapi juga demokrasi kita sehingga yang muncul kemudian adalah politik dinasti," tukasnya.

Hadir juga sebagai pembicara dalam diskusi itu, Dekan FISIP UIN Jakarta Ali Munhanif, dan dosen Universitas Gajah Mada, Kuskrido Ambardi.