Berita

Situasi sebenarnya di Uighur ditutupi Pemerintah China/Net

Politik

China Sengaja Redam Soal Uighur Agar Interpendensi Di Kancah Global Tidak Rusak

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 11:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Meski terus menerus dibantah, publik makin jelas melihat ada upaya khusus yang dilakukan Pemerintah China untuk meredam isu soal muslim Uighur. Hal ini dilakukan agar citra mereka di kancah global masih tetap apik.

Direktur Eksekutif Community Islamic Ideological and Analyst Harits Abu Ulya mengatakan, permasalahan muslim Uighur di Xinjiang tidak seperti apa yang diceritakan pemerintah China.

China berusaha menutupi kekejiannya terhadap etnis minoritas Uighur kepada masyarakat global dengan menonjolkan citra baik mereka.


“Dari berbagai sumber berita yang kredibel, menunjukkan realitas yang tidak terbantahkan soal tindakan biadab Pemerintah Komunis China terhadap etnis Uighur yang notabene mayoritas beragama Islam (muslim),” ujar Harits kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/12).

Menurut Harits, Pemerintah China telah bertindak diskriminatif, intimidatif, kekerasan fisik, hingga penjara besar-besaran dan hal lainnya yang diberi label Kamp Re-Edukasi.

Dan semua itu dialami muslim Uighur secara sistemik dari tangan besi pemerintah China Komunis.

“Muslim Uighur yang bisa lolos dari "zona neraka" seperti itu menceritakan apa adanya,” tambahnya.

Ditambahkan Harits, Pemerintah China tidak ingin bau busuk kebiadaban atas muslim Uighur terbongkar di mata dunia.

“Jika terbongkar secara vulgar, akan berpengaruh kepada interpendensi China dalam konstelasi global. Di mana China berusaha membangun dominasi dengan beragam strateginya,” jelasnya.

“Karena bisa saja, isu pelanggaran HAM berat bisa dimainkan oleh rival China untuk mencari keuntungan dan bisa merugikan kepentingan politik dan ekonomi China Komunis,” tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya