Gagal Penuhi Target Penerimaan Pajak, Ekonom PAN: Kenapa Sri Mulyani Masih Dipertahankan?

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan penerimaan pajak hingga 10 Desember 2019, baru mencapai Rp 1.136 triliun dari target Rp 1.577 triliun pada APBN 2019.

Pernyataan tersebut terlontar dari Suryo Utomo sambil terbata-bata tidak lantang mengatakan secara langsung di hadapan anggota Komisi XI DPR RI saat rapat dengar pendapat pada 11 Desember 2019.

Utang negara pun hingga periode Oktober 2019 kemarin mencapai kisaran Rp. 5.700 triliun dan belum menurun. Menteri Keuangan Sri Mulyani malah melakukan suntik doping bagi keuangan negara dengan mengambil utang kembali.

Merenspon hal tersebut, pakar ekonomi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani gagal penuhi target keuangan yang diminta Presiden Joko Widodo.

"Kabinet ekonomi pemerintah sudah terbukti tidak berhasil memenuhi target penerimaan pajak. Ini bukan hanya terjadi sekarang, bertahun-tahun seperti ini," ujar Drajad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/12)

Dengan adanya penerimaan pajak yang kurang Rp. 441 triliun, kata Drajad, pemerintah melakukan lobi-lobi dengan negara lain dengan maksud meminjam uang untuk menutupi kekurangan.

"Akibatnya, pemerintah semakin menumpuk utang untuk membiayai pembangunan. Bukan hanya utang APBN, tapi utang BUMN tertentu juga naik cukup tinggi," jelasnya.

Dradjad pun terheran-heran, Menkeu Sri Mulyani masih saja bertahan di posisinya padahal dianggap gagal untuk menyelesaikan utang negara dan penerimaan pajak.

"Bahasa mudahnya, 'gagal nyari duit cukup utang digedein'. Saya heran sekali, kenapa Presiden Jokowi tetap mempertahankan anggota kabinet yang terbukti gagal seperti itu," tandasnya.