Belakangan ini sejumlah ormas Islam Indonesia geram dengan pemberitaan media Wall Street Journal yang menyebut ormas Islam bungkam tekait muslim Uighur setelah disuap oleh China.
Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin menilai, pemberitaan tersebut merupakan upaya penyudutan Ormas Islam baik MUI, Muhammadiyah maupun NU.
Di sisi lain, pemberitaan tersebut juga bisa dimaknai sebagai pemantik agar ormas seperti Muhammadiyah dapat lebih keras lagi bersikap dalam membangun solidaritas pembelaaan kepada komunitas muslim Uighur.
Menurut Razikin, pemerintah China sekarang ini sedang berusaha keras membentuk suatu identitas kesatuan bangsa, namun terganjal masalah ketika mereka justru melanggar HAM fundamental dari kelompok Uighur dengan mengingkari perangkat-perangkat hukum yang ada, baik di ranah domestik maupun internasional.
“Banyak persoalan HAM fundamental dari etnik Uighur yang tidak bisa ditegakkan, seperti hak untuk mengekspresikan identitas kulturalnya, hak bebas diskriminasi seperti mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak-hak lainnya,†ujar Razikin kepada wartawan, Senin (16/12).
Kebijakan pemerintah China dalam membangun nasionalismenya lebih banyak dijalankan dengan cara-cara represi dan diskriminasi terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang ketimbang memberikan sebuah
empowerment.
“Diskriminasi tersebut terpotret secara jelas dengan tidak diakuinya identitas lokal etnik Uighur dengan memaksakan memberikan 'identitas baru' sebagai bangsa China,†katanya.
“Sementara identitas baru tersebut dapat menghilangkan identitas-identitas lokal yang telah lama melekat dalam diri masyarakat Uighur,†tambah Razikin.
Rentetan represi dan diskriminasi tersebut memunculkan pergolakan serta usaha-usaha pemberontakan.
Sebab menurut Razikin, semakin orang direpresi, orang akan semakin memberontak. Aksi-aksi separatisme yang belakangan terjadi di China bisa jadi merupakan manifestasi dari rasa frustasi masyarakat Uighur karena terus mengalami diskriminasi.
“Karena itu Pemerintah China menggunakan retorika melawan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme untuk membenarkan tindakan pembantaian terhadap muslim Uighur dan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena itu kami sangat mengecamnya,†tandasnya.
