Diputus 2023, Amandemen UUD Tak Akan Utak-Atik Jabatan Presiden

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) menyambut baik sejumlah catatan yang diberikan pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah soal Amandemen UUD 1945.

Dalam catatan PP Muhammadiyah, amandemen terbatas pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus dilakukan secara seksama dengan tidak mengutak-atik masa jabatan presiden yang sudah ditetapkan lima tahun.

Nantinya, MPR RI akan mengakomodir masukan dan akan diputuskan pada 2023 mendatang untuk menentukan dilakukan amandemen terbatas atau tidak sama sekali.

"Terima kasih Prof Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah), apa yang disampaikan sangat berguna bagi kami. Kami punya masa pembahasan masih panjang, sampai 2024 dan sudah dipatok 2023 harus diputuskan," kata Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo usai melangsungkan pertemuan dengan pengurus PP Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Pimpinan MPR, lanjut Bamsoet, sepakat dengan sikap PP Muhammadiyah soal pembahasan GBHN mesti melalui kajian yang mendalam, penuh kehati-hatian dan harus memenuhi kebutuhan mendasar bagi rakyat Indonesia.

Selain itu, terkait masa jabatan maksimum dua periode presiden, Bamsoet akan menjadikannya sebagai catatan penting bagi MPR.

"Dan memang tugas kami di MPR adalah menyelesaikan pekerjaan rumah periode lalu, amandemen terbatas tidak membahas yang lain dan hanya membahas perlunya GBHN," tuturnya.

Nantinya, rencana tersebut akan tergantung situasi politik dan dinamika politik yang terjadi. Yang jelas, kata Bamsoet, pihaknya memastikan bahwa diskursus UUD 1945 sangat penting bagi keberlangsungan negara dan rakyat.

"Kita membuka pintu selebar-lebarnya pemikiran-pemikiran yang membawa kemajuan bagi bangsa kita," tandasnya.