Berita

Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping/Net

Politik

Kader Muhammadiyah Minta Jokowi Putuskan Hubungan Diplomatik Dengan China

SENIN, 16 DESEMBER 2019 | 17:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta segera melakukan pemutusan hubungan diplomatik sementara dengan China. Duta Besar China untuk RI harus segera dipulangkan, dan Dubes RI dari China ditarik.

"Ini harus dilakukan demi menghentikan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan aparat pemerintahan China terhadap muslim Uighur di daerah Xinjiang bagian barat," kata kader muda Muhmmadiyah, Amirullah Hidayat, Senin (16/12).

Yang juga menyedihkan, anak-anak kecil dipisahkan dari orang tuanya, bahkan di depan mata anak-anak tersebut bapaknya ditangkap oleh aparat keamanan. Menurut Amir, kejadian itu kebiadaban besar.


Apalagi menurut laporan yang diterima PBB, pata tahun 2018 ada 1 juta muslim Uighur yang ditahan di kamp, penjara massal.

Jelas Amir, sikap tegas pemerintah RI harus diambil karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam.

"Kalau kebijakan ini dilakukan pemerintahan Jokowi, saya yakin umat Islam akan mendukung. Dan ini kesempatan bagi pemerintahan untuk cari simpatik umat Islam," ucapnya.

Sikap ini juga sesuai dengan amanat UUD 1945 yang terdapat dalam pembukaan, berbunyi "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Ditambahkan Amir, kalau kebijakan ini diambil, pemerintahan China tidak akan "suka-suka" terhadap Indonesia, apalagi saat ini China banyak nelakukan investasi di Tanah Air. Tentu akan ketakutan bila investasi itu terganggu.

"Tapi apabila kebijakan itu tidak diambil, maka akan ada gerakan boikot semua produk China di Indonesia," tegas Amir yang juga Sekretaris Bidang Pelayanan MPS PP Muhammadiyah ini.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya