Berita

Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping/Net

Politik

Kader Muhammadiyah Minta Jokowi Putuskan Hubungan Diplomatik Dengan China

SENIN, 16 DESEMBER 2019 | 17:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta segera melakukan pemutusan hubungan diplomatik sementara dengan China. Duta Besar China untuk RI harus segera dipulangkan, dan Dubes RI dari China ditarik.

"Ini harus dilakukan demi menghentikan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan aparat pemerintahan China terhadap muslim Uighur di daerah Xinjiang bagian barat," kata kader muda Muhmmadiyah, Amirullah Hidayat, Senin (16/12).

Yang juga menyedihkan, anak-anak kecil dipisahkan dari orang tuanya, bahkan di depan mata anak-anak tersebut bapaknya ditangkap oleh aparat keamanan. Menurut Amir, kejadian itu kebiadaban besar.


Apalagi menurut laporan yang diterima PBB, pata tahun 2018 ada 1 juta muslim Uighur yang ditahan di kamp, penjara massal.

Jelas Amir, sikap tegas pemerintah RI harus diambil karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam.

"Kalau kebijakan ini dilakukan pemerintahan Jokowi, saya yakin umat Islam akan mendukung. Dan ini kesempatan bagi pemerintahan untuk cari simpatik umat Islam," ucapnya.

Sikap ini juga sesuai dengan amanat UUD 1945 yang terdapat dalam pembukaan, berbunyi "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Ditambahkan Amir, kalau kebijakan ini diambil, pemerintahan China tidak akan "suka-suka" terhadap Indonesia, apalagi saat ini China banyak nelakukan investasi di Tanah Air. Tentu akan ketakutan bila investasi itu terganggu.

"Tapi apabila kebijakan itu tidak diambil, maka akan ada gerakan boikot semua produk China di Indonesia," tegas Amir yang juga Sekretaris Bidang Pelayanan MPS PP Muhammadiyah ini.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Ini Pemicu Perubahan Sikap Jokowi ke Prabowo

Minggu, 18 Oktober 2026 | 08:15

Prancis Membara, Demonstran Bakar Gedung Pemerintah hingga Jarah Toko

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:57

OMC di Sumsel Turunkan Polusi Asap dari Kategori Berbahaya

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:40

Kopdes Buka Peluang Kerja dan Usaha bagi Generasi Muda

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:32

Gerindra Pilih Redam Polemik Gibran

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:21

Dua Tahun Rezim Prabowo-Gibran: Double-Track Menuju Swasembada Energi

Minggu, 18 Oktober 2026 | 06:55

Ketum BPP HIPMI Ajak Pelaku Usaha Tetap Optimistis di Tengah Gejolak Pasar

Minggu, 18 Oktober 2026 | 06:23

Seorang Peserta ITB Ultra Marathon 2026 Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 05:47

Desa dalam Otonomi Terpasung

Minggu, 18 Oktober 2026 | 05:21

Operasi Badai Kasuari Sukses Rampas Kembali Persenjataan OPM

Minggu, 18 Oktober 2026 | 04:59

Selengkapnya