Berita

Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping/Net

Politik

Kader Muhammadiyah Minta Jokowi Putuskan Hubungan Diplomatik Dengan China

SENIN, 16 DESEMBER 2019 | 17:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta segera melakukan pemutusan hubungan diplomatik sementara dengan China. Duta Besar China untuk RI harus segera dipulangkan, dan Dubes RI dari China ditarik.

"Ini harus dilakukan demi menghentikan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan aparat pemerintahan China terhadap muslim Uighur di daerah Xinjiang bagian barat," kata kader muda Muhmmadiyah, Amirullah Hidayat, Senin (16/12).

Yang juga menyedihkan, anak-anak kecil dipisahkan dari orang tuanya, bahkan di depan mata anak-anak tersebut bapaknya ditangkap oleh aparat keamanan. Menurut Amir, kejadian itu kebiadaban besar.


Apalagi menurut laporan yang diterima PBB, pata tahun 2018 ada 1 juta muslim Uighur yang ditahan di kamp, penjara massal.

Jelas Amir, sikap tegas pemerintah RI harus diambil karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam.

"Kalau kebijakan ini dilakukan pemerintahan Jokowi, saya yakin umat Islam akan mendukung. Dan ini kesempatan bagi pemerintahan untuk cari simpatik umat Islam," ucapnya.

Sikap ini juga sesuai dengan amanat UUD 1945 yang terdapat dalam pembukaan, berbunyi "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Ditambahkan Amir, kalau kebijakan ini diambil, pemerintahan China tidak akan "suka-suka" terhadap Indonesia, apalagi saat ini China banyak nelakukan investasi di Tanah Air. Tentu akan ketakutan bila investasi itu terganggu.

"Tapi apabila kebijakan itu tidak diambil, maka akan ada gerakan boikot semua produk China di Indonesia," tegas Amir yang juga Sekretaris Bidang Pelayanan MPS PP Muhammadiyah ini.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya