Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

KILANG MINYAK

Petinggi Gerindra: Jangan Jengkel Kangmas Jokowi, Saya Bisa Bantu

SENIN, 16 DESEMBER 2019 | 16:23 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo marah dan jengkel karena pembangunan lima kilang minyak yang dicanangkan pada periode pertama pemerintahannya tidak kunjung berjalan alias omong-omong doang.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengarakan, kegagalan atau tidak jalannya pembangunan lima kilang minyak yang diprogramkan Jokowi pada periode pertamanya disebabkan paling tidak dua hal.

Pertama, banyak partner Pertamina yang memenangkan tender ternyata cuma broker. Tidak punya dana untuk membangun kilang minyak yang diprogramkan pemerintahan Indonesia.


"Contoh saja perusahaan migas asal Oman, Overseas Oil & Gas (OOG) juga akan melakukan pembangunan proyek Grass Root Refinery (GRR) atau pembangunan kilang baru di Bontang," ujar Arief Poyuono, Senin (16/12).

Untuk mengembangkan kilang tersebut, OOG telah menggandeng dua mitra lokal yang akan bekerja sama dengan perusahaan untuk membangun fasilitas pendukung di Kilang Bontang.

"Nah, mitra lokalnya kalau tidak salah satu anak perusahaan Mina Padi yang mana saat ini saja produk reksa dana Mina Padi sedang bermasalah di pasar modal alias ditutup," sebutnya.

OOG bukanlah national oil company milik negara Oman, dan tidak memiliki permodalan atau akses modal yang kuat untuk berinvestasi membangun kilang minyak di Bontang dengan nilai hampir 15 miliar dolar AS.

Menurut Arief Poyuono, jajaran direksi Pertamina kurang handal dan kurang punya akses ke pasar keuangan dunia serta ke investor minyak dunia untuk bisa diajak berinvestasi membangun lima kilang minyak tersebut.

Artinya, jelas dia, harus dirombak total semua direksi Pertamina dengan sosok yang mampu menyakinkan investor untuk bangun kilang minyak.

"Nah Ahok (yang ditunjuk jadi Komut Pertamina) mampu enggak ya," ucap Arief Poyuono.

Karena itu, untuk merealisasikan semua proyek kilang minyak di Pertamina harus ditender ulang, sebab kelima pemenang tender hingga hari ini cuma omong doang saja, mau bangun kilang minyak tapi tidak punya dana.

Kedua, kekuatan mafia impor BBM masih sangat kuat di lingkaran Pertamina, agar perusahaan negara itu tidak membangun kilang minyak sendiri. Sebab ada diksi yang dibuat oleh mereka, kalau impor BBM itu jauh lebih murah daripada kita me-refine sendiri dari crude oil menjadi produk BBM.

"Padahal benar kata Kangmas Joko Widodo, kalau kita punya kilang sendiri akan banyak turunan dari pengolahan crude oil itu banyak digunakan oleh industri industri politeylin, yang saat ini juga masih impor," kata Arief Poyuono.

Ditambahkannnya, justru banyak investor yang benar-benar punya dana besar dan punya pengalaman dalam investasi dan pembangunan kilang minyak tidak bisa masuk, karena tidak mau dibrokerin untuk mengandeng Pertamina membangun kilang minyak.

"Jangan jengkel Kangmas, nanti sakit loh. Tenang saja Kangmas, itu persoalan kecil. Saya pun bisa bantu Kangmas untuk relisasikan kilang minyak tersebut. He he he," pungkas Arief Poyuono.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya