DPR Kuliti Data Kemenkeu Dan Kementan Yang Tidak Sinkron Soal Kelapa Sawit

Rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sempat membuat tegang Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dono Bustami.

Pasalnya, pimpinan rapat Wakil Ketua Komisi IV DPR Budi Satrio Djiwandono melihat ada kejanggalan mengenai data transfer dana dari kelapa sawit antara Kemenkeu dan Kementan. Data Kemenkeu 77 ribu hektar, namun Kementan 52 ribu hektar.

"Ini gimana Kementan dan Dirjen Keuangan berbeda datanya tahun 2019. Yang bener yang mana?" ucap Budi di ruang rapat, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12).

Anggota dewan berparas tampan ini pun kembali menanyakan secara tegas kepada Dirut BPDPKS mengenai transfer dana dari kelapa sawit.

"Menurut Pak Dirut, 2016 transfer dana berapa yang realisasi?" tanyanya.

"Ada 254 hektar dananya Rp 6 miliar pada Desember 2015," jawab Dono.

Budi pun kembali menegaskan bahwa data yang dikeluarkan dua institusi negara itu tidak sinkron mengenai kelapa sawit.

"Kementan 2019 52 ribu hektar yang memakan dana Rp 1,3 triliun, Dirut bilang 77 hektar, saya belum menyentuh transfer dana ini lebih serem lagi. Tolong Pak Dirut yang diterima BPDPKS berapa? Tolong jelaskan," tegasnya.

Dalam rapat itu, Dono pun mencari data untuk menjawab pertanyaan Budi yang mencecarnya mengenai data luas kelapa sawit dan dana yang diperoleh.