Berita

Suharso Monoarfa dan Humphrey Djemat/Net

Politik

Islah Bermartabat Satu-satunya Obat Untuk Menyelamatkan PPP

SABTU, 14 DESEMBER 2019 | 15:53 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Dualisme atau pembelahan sempurna pada struktural Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai tingkatan pusat hingga ke anak ranting telah membawa dampak buruk pada Pemilu 2019.

Cermin buruk rupa PPP bisa dilihat pada perolehan kursi baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat nasional.

Fakta Pemilu 2014, PPP memperoleh 39 kursi atau sekitar 6 persen dari total kursi DPR RI. Namun pada Pemilu 2019, elektabilitas PPP mengalami penurunan yang sangat signifikan, yakni hanya memperoleh 19 kursi DPR atau sebesar 4 persen.


Terjadi penurunan 20 kursi DPR. Nyaris saja Partai Kabah tidak lolos ambang batas parlemen alias parliamentary threshold.

Direktur Eksekutif Nation and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih mengatakan, terpuruknya posisi PPP dalam pemilu lalu tidak terlepas dari dualisme PPP.

Dampaknya adalah terjadi fragmentasi pengurus mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Inilah yang membuat posisi PPP semakin lemah secara elektoral.

Oleh karena situasinya semakin sulit dan membutuhkan langkah konkrit untuk menemukan kembali kejayaan PPP, langkah yang diambil tentu mesti langkah yang setara dan bermartabat agar semua pihak mendapatkan ruang kolaborasi untuk membangun partai yang bermartabat.

Oleh sebab itu, kedua kubu PPP baik pimpinan Suharso Monoarfa maupun PPP pimpinan Humphrey Djemat mesti duduk bersama untuk membahas langkah penyelamatan PPP.

"Saya yakin, jika dua kekuatan besar PPP tersebut bersatu, maka pada Pemilu 2024, PPP akan bangkit menjadi partai umat yang diperhitungkan," ujar Juliaman, Sabtu (14/12).

Momentum Mukernas PPP kubu Suharso Monoarfa menjadi pintu masuk untuk membahas tindakan penyelamatan PPP melalui islah yang bermartabat. Semua kepentingan pribadi dan kelompok mesti dikesampingkan demi kepentingan partai.

"Hanya dengan cara demikian PPP akan bangkit pada pemilu 2024. Kalau mau bangkit, maka perlu ada tindakan penyelamatan melalui islah yang bermartabat," demikian Juliaman.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya